Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Bulan Moratorium, Puluhan Triliun Rupiah Diselamatkan dari Laut Indonesia

Kompas.com - 12/01/2015, 08:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejak pembekuan sementara atau moratorium izin kapal diberlakukan pada 3 November 2014 lalu, hingga 31 Desember 2014, sudah puluhan triliun potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperhitungkan, potensi kerugian negara dari sebanyak 5.000 kapal eks asing bisa mencapai Rp 300 triliun. Artinya, lanjut dia, potensi kerugian negara dari laut mencapai sekitar Rp 25 triliun per bulan.

"Taruhlah 50 persennya minimal. Berapa (yang diselamatkan)? Cuma apakah itu sudah dalam bentuk diambil nelayan kita atau tidak, tapi yang jelas Muncar surplus 30.000 ton. Angka BPS juga menyebutkan perikanan menyumbang deflasi," ucap Susi, ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jumat (9/1/2015).

Susi dalam kesempatan tersebut mengatakan, seusai moratorium diterapkan, dia mendapat respons dari banyak pengusaha perikanan maupun nelayan. "Saya dapat SMS, ‘Dear Ibu, your moratorium policy membuat sentral perikanan di Jawa Timur, Muncar, itu surplus 30.000 ton’," kata Susi mengutip isi pesan pendek yang diterimanya.

Susi pun mengklaim, kabar bahwa sentra perikanan Muncar mengalami surplus 30.000 ton tersebut juga telah diamini oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo. "Beberapa pelaku pengusaha perikanan bilang, 'Ada mukjizat apa ya Bu, kita biasa nangkap ikan sebanyak ini biasanya dalam 2-3 minggu, hari ini saya dapat dalam satu hari?'" lanjut Susi.

Kebijakan moratorium diberlakukan mulai 3 November 2014 lalu dan akan berakhir pada April 2015 mendatang. Penanganan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga diacungi jempol oleh BPS karena dinilai telah mengurangi inflasi sebesar 0,02 persen.

BPS mencatat harga ikan segar sepanjang November 2014 turun 0,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Kami menduga juga ini (karena) adanya pelarangan illegal fishing (dari sebelumnya) langsung diekspor sekarang ditahan. Produksinya kan harus dijual dan masuklah ke (pasar) dalam negeri. Harga menjadi turun," kata Kepala BPS Suryamin, dalam paparannya.

Baca juga:
3 Penerbangan Susi Air Dibekukan, Susi Pudjiastuti Enggan Beri Komentar
Tepuk Tangan untuk Susi Tak Pernah Sepi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com