Teluk Jakarta Terus Direklamasi, Menteri Susi Nilai Wajar Ibu Kota Banjir

Kompas.com - 12/02/2015, 23:14 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka seminar peringatan 10 tahun tsunami Aceh di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (17/12/2014). KOMPAS.com/Roderick Adrian MozesMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka seminar peringatan 10 tahun tsunami Aceh di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai wajar Jakarta selalu banjir. Pasalnya kata dia, reklamasi di teluk Jakarta terus dilakukan. Bahkan, baru-baru ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin reklamasi untuk proyek Pluit City seluas 160 hektar.

"Kalau Jakarta banjir ya tidak aneh. Kenapa aneh? Apa pun kita ambil wilayah air, kalau tidak ada pengganti wilayah air lagi akan banjir. Kalau ada reklamasi 10 hektar harus ada wilayah genangan 10 hektar,kalau tidak airnya mau ke mana?" ujar Susi saat berbincang di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Lebih lanjut menurutnya, sifat air sangatlah sederhana, yaitu mengalir ke tempat yang rendah. Ia pun memberikan contoh sederhana mengapa masyarakat tak boleh heran Jakarta terus-terusan banjir.

"Sekarang ini asbak, dalamnya ada airnya. Lalu kamu taruh batu disitu ya sudah sama toh (airnya meluber)," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab disapa Ahok, menepati janjinya untuk mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi proyek Pluit City. Izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City) tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Dengan dikeluarkannya izin pelaksanaan reklamasi tersebut, PT Muara Wisesa Samudera, entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk, mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City).

Ada pun pelaksanaan reklamasi yang dimaksudkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut, terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material dan pematangan lahan hasil reklamasi untuk pembentukan pulau baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.