Ini Penjelasan Iuran Pensiun 8 Persen BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 14/05/2015, 18:17 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menilai, dana yang diperlukan untuk program pensiun jaminan pasti tersebut harus punya nominal besar. Sebab, ketika ada penyaluran dana pensiun bagi pekerja, uang sudah tersedia dan pemerintah tidak ikut menanggung.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif Algaf untuk menjawab adanya pendapat bahwa pengumpulan dana yang terlalu besar dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Lho, memang harus besar jumlahnya. Kalau tidak besar, kami bayarnya pakai apa? Masa, badan penyelenggara kekurangan duit karena pembukaan rendah (iuran). Kami harus ada fiscal sustainability. Kalau ada penyelewengan, (pelaku) akan ditahan," kata Abdul di Jakarta, Rabu (13/5/2015) malam.

Menurut Abdul, instansi pemerintah yang mengelola dana pensiun memang harus memiliki dana yang sangat besar. Misalnya, instansi di Jepang yang memiliki Rp 15.000 triliun, dan di Malaysia yang kini mempunyai dana Rp 2.000 triliun.

"Kenapa Malaysia sudah memiliki Rp 2.000 triliun? Mereka sudah lama, dan yang ditawarkan (iuran dana pensiun) angka yang moderat sehingga tidak terlalu kecil," ujar Abdul.

Sementara itu, menurut usulan BPJS Ketenagakerjaan, iuran pensiun jaminan pasti sebesar 8 persen. Rinciannya, perusahaan menanggung 5 persen, dan karyawan membayar 3 persen. Ini adalah angka yang sudah diperhitungkan secara matang.

"Itu sudah angka yang moderat, yang akan memberikan (dana pensiun) 30 sampai 40 persen dari pendapatannya. Namun, kami hanya sebagai operator. Berapa pun angkanya nanti, kami akan tetap berjalan," ucap Abdul.

Wakil Sekretaris Umum Apindo Iftida Yasar mengatakan, iuran 8 persen itu sangat berlebihan. Ia juga mengatakan untuk jangan memilih angka dengan membandingkannya pada negara yang sudah lama menjalankan program tersebut. Angka yang ideal pada saat ini adalah 1,5 persen, dan setiap tiga tahun merangkak naik 0,3 persen.

"Buat apa 8 persen kalau 1,5 persen itu cukup? Selama 15 tahun (sampai 2030), uang itu kan enggak keluar. Kalau digambarkan, (perolehan) 8 persen dalam 3 tahun sudah terkumpul Rp 500 triliun, dan pada 2030 akan terkumpul Rp 6.000 triliun. Ini dikumpulkan oleh satu tangan (BPJS Ketenagakerjaan)," tutur Iftida di tempat yang sama.

Sebelumnya, Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengkhawatirkan, jika iuran yang besar dan nantinya terkumpul menjadi sangat besar ini berada di satu instansi, maka hal tersebut dapat memberi ruang bagi para oknum untuk korupsi.

"Uang yang begitu besar dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan ini mengundang syahwat korupsi, kan," kata Hariyadi. (Seno Tri Sulistiyono)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Ajukan Kredit? Pahami Dulu Kondisi Keuangan Anda

Mau Ajukan Kredit? Pahami Dulu Kondisi Keuangan Anda

Whats New
Ini yang Dilakukan Tokopedia untuk Dorong UMKM lewat Pemanfaatan Teknologi

Ini yang Dilakukan Tokopedia untuk Dorong UMKM lewat Pemanfaatan Teknologi

Whats New
Cerita Komang Kirtania, Lestarikan Wayang Kamasan hingga Raup Omzet Rp 20 Juta

Cerita Komang Kirtania, Lestarikan Wayang Kamasan hingga Raup Omzet Rp 20 Juta

Smartpreneur
Amankan Pasokan Dalam Negeri, Ekspor CPO di Atas 680 Dollar AS Per Ton Kena Bea Keluar

Amankan Pasokan Dalam Negeri, Ekspor CPO di Atas 680 Dollar AS Per Ton Kena Bea Keluar

Whats New
Kemendag Kirimkan 1,3 Juta Liter Migor Minyakita ke Wilayah Timur Indonesia

Kemendag Kirimkan 1,3 Juta Liter Migor Minyakita ke Wilayah Timur Indonesia

Whats New
Menko Airlangga: Dana PEN Berakhir Tahun Ini

Menko Airlangga: Dana PEN Berakhir Tahun Ini

Whats New
RMK Energy Catatkan Laba Bersih Rp 141,8 Miliar pada Semester I-2022

RMK Energy Catatkan Laba Bersih Rp 141,8 Miliar pada Semester I-2022

Rilis
Jadi Rekam Jejak Penanganan Covid-19, Buku Vaksinasi Covid-19 Diluncurkan

Jadi Rekam Jejak Penanganan Covid-19, Buku Vaksinasi Covid-19 Diluncurkan

Whats New
Sosialisasi Cara Hitung TKDN, Kejaksaan RI Gandeng BUMN Inspeksi

Sosialisasi Cara Hitung TKDN, Kejaksaan RI Gandeng BUMN Inspeksi

Whats New
Kejar Produktivitas, Kementan Upayakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

Kejar Produktivitas, Kementan Upayakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

Rilis
Kurs Rupiah Ditutup Menguat, 1 Dollar AS Setara Rp 14.765

Kurs Rupiah Ditutup Menguat, 1 Dollar AS Setara Rp 14.765

Whats New
Nielsen: Belanja Iklan Naik 7 Persen di Semester I-2022, TV Masih Mendominasi

Nielsen: Belanja Iklan Naik 7 Persen di Semester I-2022, TV Masih Mendominasi

Whats New
Naik 63 Persen, Laba Bersih Citi Indonesia Capai Rp 750 Miliar

Naik 63 Persen, Laba Bersih Citi Indonesia Capai Rp 750 Miliar

Whats New
Harga Mi Instan Bakal Naik, Simak Harganya di Tokopedia, Shopee, dan Blibli

Harga Mi Instan Bakal Naik, Simak Harganya di Tokopedia, Shopee, dan Blibli

Whats New
Cetak Kinerja Bisnis Cemerlang, Elnusa Petrofin Raih Sales Team Awards 2022

Cetak Kinerja Bisnis Cemerlang, Elnusa Petrofin Raih Sales Team Awards 2022

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.