Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerugian "Dwell Time" Disebut-sebut Rp 870 Triliun, Jonan Heran

Kompas.com - 24/06/2015, 20:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com  - Presiden Joko Widodo geram bukan main lantaran waktu inap kontainer (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok masih 5,5 hari. Bahkan disebut-sebut kerugian akibat dwell time mencapai Rp 870 triliun.

Namun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan malah heran dengan angka kerugian yang disebut-sebut itu. Jonan bahkan mempertanyakan asal data kerugian tersebut. "Saya sendiri heran angka Rp 870 triliun, itu kerugian dari mana? Besar sekali," ujar Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Dia menuturkan, angka Rp 870 triliun tertentu besar apabila dibandingkan dengan produk domestik bruto Indonesia yang mencapai Rp 10.542 triliun. "Masak ruginya mencapai Rp 870 triliun?," tanya Jonan.

Menurut dia permasalahan waktu inap kontainer di pelabuhan akan bisa diperbaiki apabila terdapat peraturan presiden yang khusus terkait masalah klasik tersebut. Pasalnya kata dia, ada 18 kementerian-lembaga yang memiliki kewenangan di pelabuhan. Bahkan, mantan bos PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu berujar tak akan mampu menyelesaikan masalah dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok apabila 18 kementerian dan lembaga yang berwenang jalan sendiri-sendiri. "Walaupun OP-nya saya juga, belum tentu bisa (menyelesaikan masalah dwell time) kalau enggak ada keppres (keputusan presiden) yang mengatur ini satu atap," ujar Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Menurut dia, hasil positif sistem satu atap bisa dilihat dari keberhasilan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Sistem yang menaungi perizinan investasi semua kementerian itu dinilai berjalan baik, dengan BKPM sebagai koordinatornya. Hal serupa harus dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com