Jonan: Jadi Pak Menko, Pakai "E-catalogue" Itu Tidak Ada Uang Mukanya

Kompas.com - 29/07/2015, 16:06 WIB
Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo (batik biru) dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kemeja putih) saat meninjau pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015). Peninjauan dilakukan usai acara peresmian perakitan 1.000 bus berstandar BRT yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan. Kompas.com/Alsadad RudiMenteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo (batik biru) dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kemeja putih) saat meninjau pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015). Peninjauan dilakukan usai acara peresmian perakitan 1.000 bus berstandar BRT yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorErlangga Djumena

UNGARAN, KOMPAS.com — Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan masih rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Salah satu kementerian yang disorot adalah Kementerian Perhubungan.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pun angkat bicara terkait hal tersebut. Ia menyebutkan, masih rendahnya penyerapan anggaran di instansinya terjadi karena semua proyek pengadaan barang dan jasa oleh Kemenhub dilakukan melalui program e-catalogue di Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Jadi, Pak Menko (Kemaritiman), kalau pakai e-catalogue, tidak ada uang mukanya karena uangnya baru dibayar kalau barangnya sudah jadi. Jadi, anggarannya tidak terserap sekarang," ujar Jonan di depan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam acara peresmian proyek perakitan 1.000 bus berstandar bus rapid transit (BRT), di pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).

Menurut Jonan, masuknya semua proyek pengadaan barang dan jasa oleh Kemenhub dalam program e-catalogue sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Jokowi sudah menekankan bahwa anggaran untuk pengadaan barang dan jasa harus digunakan secara tepat.

"Dengan e-catalogue ini, kita bisa menghemat karena tanpa tender. Jadi, supaya efisien dan harganya kompetitif," kata dia.

Atas dasar itu, Jonan menegaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di Kemenhub tidak ada kaitannya dengan buruknya kinerja. Sebab, ia menyatakan bahwa Kemenhub sudah menyelenggarakan banyak proyek pembangunan infrastruktur. "Jadi, harus bisa dibedakan antara penyerapan anggaran dan realisasi fisik," ujar mantan Dirut PT KAI ini.

Baca juga: Cerita Jonan Saat Dicurigai Istri...

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X