Proposal KA Cepat yang Diajukan Jepang dan Tiongkok Ibarat Sushi dan Dimsum

Kompas.com - 04/09/2015, 03:57 WIB
ED Jones / AFP Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) Indonesia Danang Parikesit sudah mempelajari dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang disodorkan Jepang dan China.

Dia mengaku kaget, rupanya dua proposal itu memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda.

"Membandingkan proposal Jepang dan China tidaklah relevan, selain mereka memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda, kedalaman analisis yang disampaikan juga tidak setara. Akibat dari parameter perencanaan yang berbeda-beda ini seolah-olah kita membandingkan sushi dengan dimsum. Enggak bisa dibandingkan," ujar Danang, Kamis (3/9/2015).

Seharusnya kata dia, untuk membandingkan dua proposal yang berbeda harus ada acuan yang jelas sehingga penilaian bisa dilakukan. Sementara dua proposal yang disodorkan Jepang dan Tiongkok sama sekali jauh berbeda. Dia menuturkan berbagai ketidak kesetaraan dalam dua proposal proyek kereta cepat itu.

Pertama kata dia terkait waktu studi kelayakan yang jauh berbeda Jepang dalam hitungan tahun, sementara China hanya 3 bulan. Dari sisi ini dipercaya, studi kelayakan yang hanya 3 bulan akan penuh dengan angka-angka asumsi dan tak serinci studi kelayakan yang dilakukan bertahun-tahun.

"Tidak ada yang salah dengan proposal itu, karena pihak Jepang bilang proposal itu baru tahap pertama dari studi kelayakan. Jadi menurut saya yang satu mengajukan pra studi kelayakan (Jepang), dan yang satu menurut saya uji konsep (China). Enggak bisa dibandingkan karena level analisisnya beda," kata dia.

Kedua lanjut Danang terkait lokasi proyek terutama letak pembuatan stasiun kereta cepat. "Yang satu stasiunnya (Jakarta) di Dukuh Atas, yang satu di Halim. Lalu (stasiun di Bandung) yang satu di Bandung kota, yang satu lagi di Gedebage. Kan kalau bikin di Halim harus ada nilai investasi yang ditambah karena bagaimana orang bisa sampai di Halim," ucap dia.

Terkait dengan proyek kereta cepat, sebelumnya Menteri Perhubungan telah menjelaskan bahwa pemerintah tak akan menjalankan proyek tersebut. Kereta cepat akhirnya diserahkan kepada BUMN dengan pola business to business.

baca juga: Akhirnya, Pemerintah Serahkan Keputusan Proyek KA Cepat ke BUMN



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBambang Priyo Jatmiko

Close Ads X