KUR dan Transaksi Non-tunai Dijamin Lebih Meringankan TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan bahwa melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan sistem penggajian melalui perbankan, pemerintah ingin mengurangi beban biaya penempatan atau cost structure. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI atau Buruh Migran Indonesia (BMI).

Nusron mengatakan, sifat dari kebijakan itu adalah untuk meringankan sehingga TKI yang membutuhkannya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun, itu bukan kewajiban yang diberlakukan bagi calon TKI dan TKI di Luar Negeri. Untuk itulah, Nusron mempersilakan BMI menggunakan fasilitas KUR TKI tanpa adanya paksaan.

"Kita menyediakan fasilitas KUR ini bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan tidak perlu pinjam. Kalau mereka memang mampu dan bisa membiayai diri sendiri, ya monggo. Artinya, tidak perlu pinjam lagi. Intinya, kita berikan edukasi dan kemerdekaan bagi BMI untuk menentukan pilihan," ujar Nusron, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, bunga KUR TKI tersebut hanya 12 persen. Kreditnya diberikan tanpa jaminan dan dalam bentuk rupiah. Jika ingin dikonversi ke uang asing, lanjut Nusron, bisa menggunakan kurs pasar pada hari itu, bukan kurs yang ditetapkan.

"Kalau dibandingkan dengan skema lama, dengan skema baru ini BMI bisa lebih efisien Rp 5 sampai Rp 6 juta per orang," ujarnya.

Selama ini pembiayaan BMI dilayani antara lain oleh Bank China Trust, BPR Sentra Dana Makmur, KSP Sukses Bersama, dan lainnya. Terhitung sejak 1 November 2015 lalu, BNP2TKI telah menghentikan sistem pembiayaan penempatan calon BMI melalui lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam tersebut, dan berkoordinasi dengan lima bank pelaksana pembiayaan KUR TKI, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, dan Sinarmas. Kelima bank ini dipilih karena memiliki cabang di kantong-kantong BMI di dalam dan luar negeri.

Seperti diberitakan, KUR TKI merupakan program pemerintah untuk membantu masalah keuangan BMI akibat besarnya bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sebesar 24 persen akan disubsidi pemerintah setengahnya atau sebesar 12 persen. Sisa 12 persen akan dibayar BMI dengan skema cicilan maksimal selama 36 bulan.

"Bunga 12 persen ini jauh lebih rendah ketimbang meminjam ke lembaga keuangan atau rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen," ujar Nusron.

Judul baru

Per 1 November 2015 lalu tercatat sekitar 60 PPTKIS di Indonesia bersedia menerapkan program KUR TKI tersebut. Salah satu kendala KUR TKI ini adalah masih banyak PPTKIS yang belum siap dan merasa tidak mendapat untung.