Menteri Susi Katakan Masih Ada Pelanggaran HAM di Bidang Kelautan dan Perikanan

Kompas.com - 10/12/2015, 20:56 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus perbudakan yang terungkap di Benjina, Maluku, membuka mata bahwa praktik penindasan paling purba itu masih terjadi di zaman modern saat ini. Ironisnya, praktik tersebut terjadi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Pada Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, 10 Desember 2015 ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan pernyataan-pernyataan terkesan keras terkait pelanggaran HAM di sektor yang kini menjadi tanggung jawabnya itu. "Kita mengaku sebagai bangsa beradab, bangsa punya harkat martabat, bangsa yang punya pembangunan modern, kita bagian modernisasi, dan sivilisasi sebagai satu kesatuan ekonomi yang besar. Beberapa kejadian pengungsi imigran di Suriah, Rohingya, semestinya buat kita sadar ada hal yang salah," ujar Susi saat berbicara di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Sebagai bangsa modern, ucap dia, Indonesia seharusnya tak boleh lagi melihat adanya praktik perbudakan. Namun, kasus Benjina telah membuka fakta bahwa perbudakan itu masih terjadi. "Setiap kita makan harusnya ingat bahwa ada sebagian dari orang-orang kita yang bekerja dua puluh jam, tiga hari, minum dibatasi, disiksa, diperlakukan tidak senonoh dan sebagainya," kata menteri "nyentrik" itu.

Orang-orang, khususnya para anak buah kapal (ABK) yang hak asasinya terenggut itu lanjut dia, tak punya banyak pilihan. Bila melawan, bukan tak mungkin dibuang ke laut. "Banyak anak-anak, orang muda yang seharusnya jadi tulang punggung keluarga, terenggut karena ketamakan. Kita ingin bangun kejayaan bahari, cukupi protein kita, tapi kita juga punya mentalitas beradab. Kita tidak bisa membiarkan kejayaan kelautan kita dengan membiarkan praktik perbudakan," ucap Susi.

Oleh karena itu tutur menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu, sudah selayaknya Indonesia sebagai bangsa yang beradab memperhatikan persoalan HAM. Baginya, pembangunan Indonesia, pertumbuhan ekonomi, tak boleh membuang hak asasi yang melekat dalam diri seorang manusia.

Atas dasar itulah Susi mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35 Tahun 2015 untuk menjamin perlindungan dan penghormatan HAM kepada para pekerja di sektor kelautan dan perikanan. "Saya berharap dengan adanya aturan ini, kita bisa lebih bekerja sama-sama membantu, menolong, membebaskan bangsa kita, saudara kita yang terlanggar dan terambil HAM-nya sebgai manusia layaknya kita," demikian Menteri Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Whats New
PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

Whats New
Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Whats New
69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

Whats New
Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Earn Smart
Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Spend Smart
Penurunan Emisi Karbon, Bos Freeport: Ada Biaya yang Tidak Kecil yang Harus Dikeluarkan...

Penurunan Emisi Karbon, Bos Freeport: Ada Biaya yang Tidak Kecil yang Harus Dikeluarkan...

Whats New
Pertanian Terus Berproduksi, Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Mentan

Pertanian Terus Berproduksi, Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Mentan

Rilis
Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Rilis
Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Whats New
Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Rilis
Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Whats New
Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Whats New
Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Whats New
Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.