Menaker: PHK Ada, Tetapi Penyerapan Tenaga Kerja Baru Lebih Banyak...

Kompas.com - 10/02/2016, 07:33 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) sejauh ini masih wajar.

"Pabrik tutup ada, pabrik yang buka juga banyak," katanya usai rapat koordinasi dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Selasa (9/2/2016).

Ada beberapa faktor perusahaan harus PHK. Salah satunya pengunaan teknologi yang menyebabkan efisiensi tenaga kerja.

Hanif membantah saat ini ada PHK besar-besaran. Sebab dari verifikasi yang dilakukan instansinya, hanya Panasonic dan Toshiba yang mengurangi tenaga kerja.

Di sektor minyak dan gas hanya Chevron. Namun pemerintah mendorong pembicaraan bipartit antara perusahaan dengan Serikat Pekerja (SP).

Bahkan Hanif mengklaim, saat ini tersedia 184.000 lowongan pekerjaan baru dari 40 perusahaan. Dari jumlah itu pekerja yang tersedia hanya 21.000 orang. “PHK ada tapi penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak,” katanya.

Agar penyerapan tenaga kerja lebih banyak, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja. Sebab, angkatan kerja Indonesia didominasi lulusan SMA ke bawah.

Sementara itu, Franky bilang, selama ini ada kesenjangan antara spesifikasi pekerja yang dibutuhkan dengan ketersediaan SDM. “Juga ada rebutan atau tarik menarik pekerja yang terjadi di beberapa daerah," katanya.

Dia mencontohkan, pelaku usaha atau industri di Semarang merekrut tenaga kerja dari Boyolali, sedangkan Boyolali dari Blora. Mengutip data BKPM, saat ini kebutuhan pekerja dari investasi yang masuk mencapai 184.000 orang. Namun yang terisi hanya 21.000 orang.

"Saat ini serapan tenaga kerja tidak mudah," kata Franky. Mendukung ucapan Hanif, Franky bilang untuk Panasonic dan Toshiba yang dikabarkan melakukan PHK sebanyak 2.000 karyawan, kenyataanya hanya 425 orang.

Bahkan beberapa industri seperti otomotif dan farmasi mengalami peningkatan investasi. Saleh Husin menambahkan, pemerintah akan berupaya menangani potensi PHK dengan memfasilitasi tenaga kerja yang ingin bekerja di luar wilayahnya, seperti di Wonogiri untuk investasi garmen.

"Mereka butuh 2.000 tenaga kerja, sampai Desember baru 1.000 tenaga", katanya.

Pembina Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Bambang Wirahyoso bilang, masalah PHK termasuk tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus mencegah perusahaan melakukan PHK.

"Harus ada kebijakan seperti pajak agar pengusaha tak menutup usahanya," katanya. (Handoyo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.