Potensi Pajak dari Tax Amnesty Tidak Sebanding dengan Pajak yang Digelapkan

Kompas.com - 30/03/2016, 11:32 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Penerimaan yang hanya (diperkirakan) Rp 60 triliun - Rp 80 triliun terlalu sedikit dari jumlah yang dilanggar oleh pengemplang pajak. Jadi sebenarnya rugi kalau hanya ditukar dengan pendapatan jangka pendek Rp 60 triliun - Rp 80 triliun," kata Akbar di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Akbar menyadari ada beberapa pandangan yang mendukung pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan tax amnesty.

Namun, menurut dia, pandangan tersebut kurang tepat.

Pertama, pandangan yang menyebutkan bahwa pemerintah harus segera menerapkan tax amnesty. Sebab, kalau tidak, maka akan banyak orang Indonesia yang dipenjara nanti tahun 2017.

"Menurut saya itu lucu. Apa yang salah kalau kita memenjarakan orang-orang yang selama ini mengemplang pajak? Harusnya kita senang, karena selama ini mereka mengemplang pajak," kata dia.

Kedua, pandangan yang menyebutkan bahwa orang yang tidak mendukung tax amnesty termasuk tidak nasionalis.

Argumentasinya, orang yang tidak ingin adanya tax amnesty berarti mempertahankan kepentingan negara-negara tempat parkir kekayaan orang Indonesia.

Argumentasi lain, orang yang tidak ingin adanya tax amnesty memiliki pandangan sama seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Framing ini, menurut Akbar pun tidak tepat.

Tax amnesty untuk siapa?

"Pertanyaan mendasarnya, tax amnesty itu untuk apa, untuk siapa, kalau cuma dapat Rp 60 triliun - Rp 80 triliun dibandingkan kehilangan yang besar sekali?," ucap Akbar.

Apalagi pada 2017 nanti akan ada 47 negara membuka datanya untuk pertukaran data guna kepentingan perpajakan.

Dengan adanya Automatic Exchange of Information (AEOI) tersebut, maka alasan ketiadaan informasi untuk melacak pengemplang pajak menjadi terpecahkan.

"Jangan-jangan kalau kita maksa-maksa tax amnesty itu bukan sekadar untuk menutup celah penerimaan pajak. Saya khawatir untuk sesuatu yang lain. Makanya, kita harus hati-hati," tukas Akbar.

(Baca: Menkeu Tegaskan Penerimaan Negara Takkan 'Tersandera' Tax Amnesty)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertumbuhan Investor Tinggi, tetapi Banyak yang Masih Belum Paham...

Pertumbuhan Investor Tinggi, tetapi Banyak yang Masih Belum Paham...

Whats New
Lewat RJIT, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani Seram Barat

Lewat RJIT, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani Seram Barat

Rilis
Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Data Ekonomi RI Positif, BI Diminta Tak Terapkan Kebijakan Moneter Restriktif

Data Ekonomi RI Positif, BI Diminta Tak Terapkan Kebijakan Moneter Restriktif

Whats New
[POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

[POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Whats New
Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Whats New
Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Whats New
Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Whats New
Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Whats New
Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema 'Kelana Masa Depan'

Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema "Kelana Masa Depan"

Rilis
Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.