Susi Bantah Kapal Indonesia Tidak Bisa Masuk ZEE

Kompas.com - 30/03/2016, 12:43 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Kantor KPP, Senin (7/12/2015). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Kantor KPP, Senin (7/12/2015).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti membantah pandangan bahwa kapal-kapal asal Indonesia tidak bisa masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pasalnya, ada pendapat bahwa ZEE tidak bisa dimasuki oleh kapal-kapal domestik.

"Saya tidak setuju pendapat asosiasi kapal eks asing yang mengatakan saya memubazirkan sumber daya alam kita. Karena kapal tidak bisa masuk ZEE itu omong kosong, itu tidak benar," kata Susi di kantornya di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Susi menyatakan, kapal-kapal nelayan asal Pati, Rembang, hingga Sulawesi sudah banyak yang melaut hingga ke Australia. Bahkan, tidak jarang kapal-kapal tersebut ditangkap oleh otoritas di Australia.

"Itu sudah high seas. Kapal 100 GT siapa yang bilang tidak bisa masuk ke ZEE? Itu perusahaan dan asosiasi yang tidak pernah melaut!" tegas Susi. "12 mil atau ZEE dengan kapal 70 GT bisa sampai. Ribuan kapal Indonesia ukurannya di atas 60 sampai 70 GT."

Sekedar informasi, berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut teritorial dan ZEE.

Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai "coastal state" memiliki hak untuk mengekplorasi, ekploitasi, konservasi dan mengkontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE.

Susi pun kembali menyoroti perihal kapal KM Kway Fey asal China yang berusaha ditangkap di perairan kepulauan Natuna beberapa waktu yang lalu, namun dihadang kapal coastguard China.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegaskan, perairan di kawasan tersebut sepenuhnya merupakan milik Indonesia. "Lautan Natuna bukan milik kapal Thailand, kapal China, atau kapal Vietnam, tetapi milik kapal-kapal Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 58 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Indonesia sebagai 'coastal state'.

Indonesia pun bisa melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan pada awak buah kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 73 UNCLOS.

Kompas TV Indonesia Protes Intervensi Tiongkok di Natuna



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X