Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lakukan Penelitian, KPPU Curiga Jika IPOP Jadi Kartel Sawit

Kompas.com - 12/04/2016, 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah meneliti keterkaitan kesepakatan sejumlah perusahaan raksasa sawit yang tergabung dalam Managemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) di Indoneisa.

KPPU yang menjadi wasit persaingan usaha di Indonesia ini menduga IPOP berpotensi mengarah pada kartel.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan penelitian terhadap IPOP ini bisa berujung pada penyelidikan atau pun berhenti pada rekomendasi kebijakan.

"KPPU akan meneliti apakah kesepakatan ini mengarah kepada sustainable development di perkebunan sawit atau menghambat dengan sengaja masuknya pemain baru di industri perkebunan sawit," ujar Syarkawi.

Bila nantinya KPPU menemukan ada kesengajaan menghambat adanya pemain baru, maka hal itu sudah cukup kuat bagi IPOP untuk disebut kartel.

Dia menjelaskan, harusnya kalau suatu kebijakan itu yang mengeluarkan pemerintah dan buka pengusaha atau pun asosiasi.

Untuk kepastian lanjutan penelitian KPPU ini, Syarkawi bilang pihaknya masih mendalaminya dengan berdikusi terlebih dahulu dengan pihak pengurus IPOP, pemerintah dan para pakar.

Pembubaran IPOP

Pada akhir Maret lalu, upaya Kementerian Pertanian (Kemtan) membubarkan managemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) mendapat dukungan politik dari Senayan.

Sebelumnya, Kemtan mengancam akan mengusir enam perusahaan kelapa sawit raksasa yang tergabung dalam IPOP jika tidak membubarkan diri. Namun sampai saat ini tidak ada yang berubah dan ancaman itu tidak bertaji.

Meski begitu, Kemtan menegaskan ancaman ini bukan pepesan kosong. Saat ini, Kemtan tengah menjajaki pembuatan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan anggota IPOP lantaran tidak membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani yang dianggap tak sesuai standar IPOP.

Dukungan kepada Kemtan tersebut muncul karena alasan penerapan prinsip-prinsip IPOP di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak dapat dijajah oleh asing dengan cara menerapkan peraturan di Indonesia.

Penerapan IPOP dinilai sebagai bentuk gaya penjajahan baru di Indonesia. "Karena itu, saya mendukung langkah-langkah Kementan yang akan membubarkan IPOP," kata Firman. (Noverius Laoli)

Kompas TV RI Protes Perancis Soal Pajak Sawit
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Catat Nilai Transaksi Judi Online Capai Rp 600 Triliun

PPATK Catat Nilai Transaksi Judi Online Capai Rp 600 Triliun

Whats New
Daftar 15 BUMN dengan Laba Terbesar Sepanjang 2023

Daftar 15 BUMN dengan Laba Terbesar Sepanjang 2023

Whats New
Rupiah Diramal Jatuh ke Rp 16.800 Per Dollar AS, Akankah BI Naikkah Suku Bunga?

Rupiah Diramal Jatuh ke Rp 16.800 Per Dollar AS, Akankah BI Naikkah Suku Bunga?

Whats New
Peluang Perawat Indonesia Bekerja di Belanda Terbuka Lebar

Peluang Perawat Indonesia Bekerja di Belanda Terbuka Lebar

Work Smart
Pertamina dan PLN Masuk 10 Besar Perusahaan Energi Terbesar Asia Tenggara 2024 Versi Fortune

Pertamina dan PLN Masuk 10 Besar Perusahaan Energi Terbesar Asia Tenggara 2024 Versi Fortune

Whats New
Adaro Minerals Buka Lowongan Kerja hingga 30 Juni 2024, Simak Persyaratannya

Adaro Minerals Buka Lowongan Kerja hingga 30 Juni 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Cerita Tiarsih Bangun Kampung Rosella, Tingkatkan Ekonomi dari Komoditas Daerah

Cerita Tiarsih Bangun Kampung Rosella, Tingkatkan Ekonomi dari Komoditas Daerah

Smartpreneur
HUMI Bakal Bagikan Dividen Rp 18,04 Miliar

HUMI Bakal Bagikan Dividen Rp 18,04 Miliar

Whats New
Boeing Angkat Mantan Diplomat Australia Jadi Presiden Asia Tenggara

Boeing Angkat Mantan Diplomat Australia Jadi Presiden Asia Tenggara

Whats New
Holding BUMN Danareksa Bagi-bagi 212 Hewan Kurban ke 16.000 KK

Holding BUMN Danareksa Bagi-bagi 212 Hewan Kurban ke 16.000 KK

Whats New
Prudential Gandeng Mandiri Investasi, Luncurkan Subdana untuk Nasabah Standard Chartered

Prudential Gandeng Mandiri Investasi, Luncurkan Subdana untuk Nasabah Standard Chartered

Earn Smart
Pertamina Peringkat Ketiga Perusahaan Terbesar di Asia Tenggara Versi Fortune 500

Pertamina Peringkat Ketiga Perusahaan Terbesar di Asia Tenggara Versi Fortune 500

Whats New
Marak PHK di Industri Tekstil, Asosiasi: Ribuan Pekerja Belum Terima Pesangon

Marak PHK di Industri Tekstil, Asosiasi: Ribuan Pekerja Belum Terima Pesangon

Whats New
Daya Saing Indonesia Terbaik ke-27 Dunia, Ungguli Jepang dan Malaysia

Daya Saing Indonesia Terbaik ke-27 Dunia, Ungguli Jepang dan Malaysia

Whats New
10 Raja Terkaya di Dunia, Raja Inggris Tak Masuk Daftar

10 Raja Terkaya di Dunia, Raja Inggris Tak Masuk Daftar

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com