Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Banyak Penggiling Padi Kecil Keluhkan Mahalnya Pasokan Gabah

Kompas.com - 24/04/2016, 10:30 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

Keempat, unorganized, tidak semua tergabung dalam asosiasi, tidak ada data akurat dan berpotensi kehilangan sumber penerimaan pajak.

Kelima, beras tidak berkualitas.

Keenam, targeted. Kegagalan inheren pendataan dan situasi sosial masyarakat menyebabkan distribusi raskin cenderung menggunakan pendekatan bagi rata.

Ketujuh, larangan impor. Kebijakan larangan impor di tengah pragnosa keliru menyebabkan pembelian gabah oleh Bulog meningkatkan eskalasi harga dan akan meningkatkan inflasi.

Swasembada sudah usang

Pakar pertanian Rachmat Pambudy mengatakan, saat ini, cara cara konsumsi masyarakat dan produksi sudah mengalami perubahan. Indonesia tidak bisa lagi menggunakan jargon swasembada pangan sebagai indikator.

“Dalam Undang-Undang Pangan kita, tidak mengenal istilah swasembada pangan. Swasembada pangan sudah usang dan tidak sesuai jaman lagi”, ujarnya.

Menurut dia, kelembagaan pangan di Indonesia ini harus dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah kelembagaan yang mengurusi beras bersubsidi. Dan yang kedua adalah kelembagaan untuk beras komersil yang seluruhnya dilepaskan kepada mekanisme pasar.

Kata kuncinya adalah efisiensi. Beras sudah tidak bias dianggap sebagai satu produk lagi.

Efektifitas program "Sergap"

Selain adanya dugaan maladmistrasi dalam pengadaan beras, program Serap Gabah (Sergap) yang sedang digembor-gemborkan saa tini perlu dievaluasi.

Menurut Husein Sawit, program sergap akan berpotensi gagal karena tidak di desain secara matang.

Hal senada pun diungkapkan oleh Sekjen Agribusiness Club Tony J Kristianto. Program Sergap sangat tidak efektif dan dana Rp 20 triliun yang akan digelontorkan Kementan untuk menyerap gabah di Jawa Tengah, akan habis tidak karu-karuan.

“Jika Indonesia mau serius dalam menangani masalah perberasan ini, maka solusinya bukan dengan model Sergap seperti itu. Selain tidak mensejahterakan petani jugaakan memboroskan APBN."

"Pemerintah perlu berinisiatif melakukan food financial engineering, misalnya melalui sistem gadai gabah,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com