Petani Pekebun Minta Tambahan Pupuk Bersubsidi

JAMBI, KOMPAS.com - Pupuk menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam pengusahaan tanaman baik pangan maupun perkebunan.

Sayangnya, perhatian pemerintah soal distribusi pupuk petani dianggap masih kurang.

Di Kabupaten Merangin, Jambi misalnya, para petani pekebun meminta pemerintah untuk memberikan alokasi pupuk bersubsidi lebih banyak.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tanjung Sehati Jalal Sayuti berharap pemerintah mengubah SOP pemberian pupuk bersubsidi.

"Selama ini tidak ada rekomendasi dari Pemda, meskipun mayoritas di desa ini adalah petani pekebun," kata dia kepada wartawan Selasa (24/5/2016).

Padahal kata dia, mayoritas penduduk di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tabir Selatan itu bermata-pencaharian sebagai petani pekebun.

GAPOKTAN Tanjung Sehati sendiri terdiri dari enam kelompok tani, dengan jumlah anggota mencapai 214 orang.

Sejak tahun 2014 GAPOKTAN Tanjung Sehati telah mendapatkan sertifikasi Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dengan total kebun seluas 316,57 hektare (Ha).

Sekretaris GAPOKTAN Tanjung Sehati, Solikin menambahkan untuk tiap batang pohon dibutuhkan pupuk NPK sebanyak satu kilogram (kg).

Pemupukan dilakukan tiap enam bulan sekali.

"Harga pupuknya Rp 9.600 per kg," kata Solikin.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Mekar Jaya Tukiran menyampaikan pihaknya akan mengusulkan tambahan kuota pupuk untuk petani pekebun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Pada dasarnya pupuk bersubsidi ini kan untuk tanaman pangan. Tapi karena penduduk kami mayoritas penduduk pekebun, maka alokasi itu yang kami minta ditambah," ucap Tukiran.

Tukiran menuturkan, penduduk Desa Mekar Jaya sebanyak 2.990 jiwa atau 665 kepala keluarga.

Sebenarnya, kata dia, saat ini ada potensi pupuk organik baik padat maupun cair yang melimpah.

Sebab, desa tersebut telah menerapkan pengelolaan integrasi sawit dan sapi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Budidaya justru menilai sebetulnya petani pekebun tidak terlalu membutuhkan pupuk bersubsidi.

"Pupuk kita ini memang di RDKK kebanyakan untuk tanaman pangan," kata Budidaya di kantornya, Kamis (26/5/2016).

Budidaya mengklaim, distributor pupuk bersubsidi pun tidak menyediakan pupuk untuk tanaman perkebunan.

Dia juga bilang, kalaupun petani pekebun mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, pupuk tersebut tidak akan digunakan tetapi untuk dijual lagi.

"Jadi jujur, teman-teman RDKK ini menganggap petani pekebun enggak perlu pupuk itu. Akhirnya kan asal saja dikasihnya. Kalau tanaman pangan tidak dihabiskan, baru dikasih ke perkebunan," pungkas Budidaya.