Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Jelaskan Hitung-hitungan Pengadaan Pesawat secara Detail ke DPR

Kompas.com - 15/06/2016, 07:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat nelayan.

Alih-alih membuat program pengadaan alat tangkap ramah lingkungan, Susi justru bersikukuh mendatangkan enam pesawat patroli dengan anggaran lebih besar dibandingkan alat-alat tangkap.

Komisi IV DPR RI juga menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerjasama dengan TNI AL atau AU untuk patroli udara.

Menanggapi tudingan tersebut, Susi memaparkan rincian perhitungannya soal penggunaan enam pesawat patroli.

Hasilnya, penggunaan pesawat patroli justru menghasilkan penghematan hingga Rp 500 miliar per tahun.

"Kenapa saya ingin lakukan (patroli) dengan pesawat? Kita sebenarnya sudah kerjasama dengan AU. Tempo hari mereka pakai Boeing untuk pengawasan. Cuma, Boeing untuk survei kalau malam butuh 180.000 liter BBM. Itu (180.000 liter) bisa kita pakai satu tahun untuk enam pesawat kecil kita. Jadi, cost jauh berbeda," kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Susi menuturkan, saat ini ada 16 kapal pengawas perikanan dengan konsumsi BBM rata-rata yakni 1.190 liter per jam, dan kecepatan maksimalnya hanya 20 knot.

Sementara pesawat patroli hanya membutuhkan 362 liter per jam dengan kecepatan mencapai 200 knot.

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk menjangkau wilayah operasi hingga 1.000 nautical miles (1.852 kilometer), kapal laut membutuhkan waktu hingga 50 jam.

Sedangkan pesawat patroli jenis propeler hanya membutuhkan waktu lima jam.

"Sehingga BBM operasi kalau kapal butuhnya 59.500 liter (50 jam), sedangkan pesawat butuhnya 1.810 liter (5 jam)," imbuh Susi.

Susi kembali menjelaskan para wakil rakyat, bahwa harga BBM jenis diesel saat ini sekitar Rp 8.894 per liter, sedangkan harga avtur sekitar Rp 8.048 per liter.

Sehingga, biaya operasi untuk kapal laut mencapai Rp 529.193.000. Sementara biaya operasi untuk pesawat patroli sebesar Rp 14.566.880.

Kalau dihitung setahun, ucap Susi, biaya operasional kapal laut mencapai Rp 600 miliar. Sementara biaya operasional pesawat patroli sebesar Rp 35 miliar.

"Memang keduanya (kapal dan pesawat) kita butuhkan. Tapi, kita bisa mengurangi operasi kapal laut untuk tidak jalan terus-menerus beroperasi," ucap Susi.

Dalam setahun saja, kata Susi, anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp 500 miliar.

Susi berencana penghematan tersebut digunakan untuk menambah speed boat kecil untuk beroperasi di pulau-pulau kecil yang saat ini sulit terjangkau kapal pengawas perikanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com