Pemerintah, Pemeriksa, dan Penegak Hukum Samakan Pandangan soal "Holding" BUMN

Kompas.com - 12/08/2016, 21:36 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembentukan induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dicarikan jalan tengah.

Pemerintah, badan pemeriksa keuangan, dan penegak hukum tengah mencari kesamaan pandangan tentang terminologi kekayaan negara, keuangan negara, dan aset negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam rapat kabinet terbatas di istana negara, Jumat (12/8/2016), muncul perbedaan pandangan mengenai pengertian ketiga terminologi tersebut.

Hal itu disebabkan dalam berbagai regulasi, digunakan terminologi berbeda-beda. Padahal pembentukan holding BUMN ini harus memiliki cantolan atau payung hukum dari sejumlah regulasi tersebut.

Darmin menyebutkan beberapa diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

“UU Keuangan Negara bicara soal keuangan negara, UU BUMN bicara soal kekayaan negara, kemudian yang banyak masalah di lapangan justru terminologi mengenai aset negara. Perdebatannya yaitu apakah aset BUMN itu aset negara? Perdebatan inilah yang sering memunculkan persoalan hukum,” kata Darmin kepada wartawan di kantornya, sepulang dari istana negara.

“Ada yang berpendapat aset BUMN itu identik dengan aset negara. Tetapi, ada yang bilang ‘Jangan begitu dong. Kalau aset BUMN sama dengan aset negara, liability-nya sama enggak?’,” imbuh mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Darmin lebih jauh mengatakan, pemerintah belum melihat perlunya revisi salah satu atau beberapa Undang-undang atau aturan turunannya, untuk mendapatkan harmonisasi dari sejumlah terminologi tersebut.

Namun begitu, dia memastikan pemerintah segera akan menggelar rapat-rapat terbatas selanjutnya dengan agenda yang sama, yakni holding BUMN.

Sebab hingga akhir tahun ini ditargetkan enam holding BUMN terbentuk. Keenam holding BUMN tersebut yaitu pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), jasa keuangan, jalan tol, perumahan, serta pangan.

“Perbedaan pandangan ini belum clear antara penegak hukum, pemeriksa, dan pemerintah. Harusnya sama pengertiannya. Sebab kalau pengertiannya lain-lain, ya pasti akan ada persoalan terus,” ujar Darmin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mengajukan Kartu Kredit Mandiri lewat HP

Syarat dan Cara Mengajukan Kartu Kredit Mandiri lewat HP

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Para Pemilik Holywings, Club Malam yang Promosinya Menuai Kontroversi

Para Pemilik Holywings, Club Malam yang Promosinya Menuai Kontroversi

Whats New
Cek Besaran Gaji Ke-13 PNS yang akan Cair Mulai 1 Juli 2022

Cek Besaran Gaji Ke-13 PNS yang akan Cair Mulai 1 Juli 2022

Whats New
Daftar PNS dan ASN yang Bakal Terima Gaji Ke-13 pada Juli 2022

Daftar PNS dan ASN yang Bakal Terima Gaji Ke-13 pada Juli 2022

Whats New
Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Spend Smart
Erick Thohir Perintahkan KAI 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual di KA dan Segera Proses Sanksi Hukumnya

Erick Thohir Perintahkan KAI "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual di KA dan Segera Proses Sanksi Hukumnya

Whats New
Jembatan Gantung Kaca Pertama di Indonesia Ditargetkan Rampung September Mendatang

Jembatan Gantung Kaca Pertama di Indonesia Ditargetkan Rampung September Mendatang

Whats New
Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Suguhkan Pencak Silat, Shopee Java in Paris Tuai Antusiasme Tinggi

Suguhkan Pencak Silat, Shopee Java in Paris Tuai Antusiasme Tinggi

Whats New
Pasar Persaingan Sempurna: Pengertian, Contoh, dan Ciri-cirinya

Pasar Persaingan Sempurna: Pengertian, Contoh, dan Ciri-cirinya

Spend Smart
Mudah, Begini Cara Transfer GoPay ke OVO dan Sebaliknya

Mudah, Begini Cara Transfer GoPay ke OVO dan Sebaliknya

Whats New
Seputar Tanah HGB, Pahami Aturan dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan

Seputar Tanah HGB, Pahami Aturan dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan

Earn Smart
Carsome Luncurkan Lembaga Pelatihan Carsome Academy dan Beri Beasiswa, Seperti Apa?

Carsome Luncurkan Lembaga Pelatihan Carsome Academy dan Beri Beasiswa, Seperti Apa?

Rilis
Pengamat: Degradasi Tanah Bisa Ancam Ketahanan Pangan

Pengamat: Degradasi Tanah Bisa Ancam Ketahanan Pangan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.