JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR hari ini memanggil para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka rapat dengar pendapat terkait pembahasan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 24 perusahaan pelat merah senilai total sekitar Rp 53 triliun.
Berdasarkan pantauan, bos-bos BUMN yang hadir diantaranya Direktur Utama PT Barata (Persero) Silmy Karim, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama Angkasa Pura II Djoko Muriatmodjo, serta beberapa jajaran direksi BUMN lainnya.
Anggota DPR Komisi XI Muhammad Hatta mengatakan, penambahan PMN yang diberikan pemerintah ke perusahaan BUMN harus disertai dengan rencana yang terukur dan terarah, agar penambahan PMN tidak sia-sia.
"PMN ini harus digunakan sebaik mungkin, jangan sampai disalahgunakan. Kami sangat sedih jika PMN yang dipakai perusahaan BUMN hanya untuk perjalanan dinas, menggunakan hotel mewah, dan lainnya sementara kinerjanya bobrok," ujar Hatta di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Apalagi menurut politisi fraksi Partai Amanat Nasional itu, permintaan penambahan PMN ini ibarat anak kecil (BUMN) yang merengek meminta jajan (PMN) kepada orang tua (Pemerintah) dan orang tua pun tak bisa berbuat apa-apa selain memberikan tambahan jajan tersebut.
"Kalau anak minta jajan ke orang tua kan mau tidak mau orang tua kasih, tetapi bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk mengelola uang itu, meskipun uang yang diberikan berapa pun besarnya akan habis," pungkas Hatta.
Sekadar informasi, pemerintah melalui Kementerian BUMN menetapkan tambahan PMN dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
PMN ditambah sebesar Rp 13,56 triliun menjadi Rp 53,98 triliun. Sebelumnya, usulan PMN dalam APBN 2016 sebesar Rp 40,42 triliun.
Berikut PMN dalam APBN-P 2016 untuk 24 perusahaa BUMN:
1. Sarana Multi Infrastruktur Rp 4,16 triliun
2. Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun
3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1 triliun
4. Perum Bulog Rp 2 triliun
5. PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar
6. PT Pertani Rp 500 miliar
7. PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 692,5 miliar
8. PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
9. PT Pelni Rp 564,8 miliar
10. PT Barata Indonesia Rp 500 miliar
11. PT Hutama Karya Rp 3 triliun
12. PT Wijaya Karya Rp 4 triliun
13. PT Pembangunan Perumahan Rp 2,25 triliun
14. Perum Perumnas Rp 485,4 miliar
15. PT Jasa Marga Rp 1,250 triliun
16. PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun
17. PT Pelindo III Rp 1 triliun
18. PT Krakatau Steel Rp 2,456 triliun
19. PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia Rp 500 miliar
20. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun
21. PT PLN Rp 23,56 triliun
22. PT Askrindo Rp 500 miliar
23. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
24. PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.