Aturan Dilonggarkan, BPD Bisa Terbitkan Uang Elektronik

Kompas.com - 09/09/2016, 20:04 WIB
Salah satu faktor makin tumbuhnya penggunaan layanan e-money ini adalah ramainya para operator atau penyedia fasilitas ini. Penggunaannya yang memakai metode sederhana membuat pengguna layanan operator bisa langsung memanfaatkannya.
www.shutterstock.comSalah satu faktor makin tumbuhnya penggunaan layanan e-money ini adalah ramainya para operator atau penyedia fasilitas ini. Penggunaannya yang memakai metode sederhana membuat pengguna layanan operator bisa langsung memanfaatkannya.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) telah menetapkan perubahan persyaratan mengenai uang elektronik alias e-money.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/17/PBI/2016 perihal Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Enny V Panggabean menjelaskan, PBI tersebut merupakan perubahan atas PBI yang diterbitkan tahun 2009 silam.

“(Perubahan ini) dengan maksud untuk memperluas pihak yang dapat menyelenggaran LJKD dalam rangka mendorong peningkatan transaksi non tunai melalui penggunaan uang elektronik,” kata Enny di kantornya di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Secara garis besar, pokok-pokok perubahan dalam PBI tersebut adalah terkait kriteria dan persyaratan pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu.

Selain itu, ditambahkan pasal baru terkait penerapan Customer Due Dilligence (CDD) yang lebih sederhana oleh penyelenggara LKD.

Pihak yang bisa menjadi penyelenggara LKD melalui agen LKD adalah bank dengan kriteria Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III dan IV.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Bank Pembangunan Daerah lategori BUKU I dan II yang memiliki sistem teknologi informasi memadai dan profil penyaluran program bantuan sosial (bansos) juga bisa menjadi penyelenggara LKD.

“Perubahan ini akan memperluas kriteria pihak yang dapat menyelenggarakan LKD. Sebelumnya hanya terbatas pada penerbit berupa bank umum BUKU IV,” jelas Enny.

Sementara itu, penyederhanaan prosedur CDD dilakukan melalui pencatatan data identitas yang paling kurang mencakup informasi nama, tempat dan tanggal lahir,alamat, nomor dokumen identitas, dan nama ibu kandung.

"Sementara informasi kewarganegaraan dan jenis kelamin yang diminta dalam prosedur CDD normal tidak wajib dicatat oleh Penyelenggara LKD," lanjut Enny.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu, dan persetujuan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia," tutur Enny.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X