Pemerintah Harus Tempuh Langkah Ini untuk Kejar Pajak Google

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan sedang berusaha mengejar pajak dari perusahaan penyedia layanan internet atau over the top (OTT) Google Inc. 

Namun, proses negosiasi antara Ditjen Pajak dan Google masih belum final hingga kini. 

CEO Lembaga Riset Telekomunikasi Sharing Vision, Dimitri Mahayana, mengatakan, pemerintah harus mempunyai dua langkah agar mendapat pajak dari Google. 

Pertama, kata dia, Ditjen Pajak harus terus berkoordinasi erat dengan pemangku kepentingan lain. Salah satunya, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

"Jadi tidak bisa jalan sendiri. Mungkin koordinasinya lebih kuat antara Kemenkeu, Kemenkominfo, Bank Indonesia, ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Dimitri saat ditemui di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (1/12/2016). 

Lebih lanjut, Dimitri menuturkan, langkah kedua yang harus ditempuh pemerintah adalah mendefinisikan lebih rinci pajak apa yang dikenakan kepada Google.  

"Jadi, apa yang dipajaki. Substansinya gimana nanti?" tuturnya. 

Menurut Dimitri, Google akan patuh untuk membayarkan pajaknya. Hal tersebut dilakukan demi kelangsungan bisnis di Indonesia.  

"Google tidak lari. Google sebenarnya mau bayar pajak. Kalau dia (Google) tidak bayar pajak, nilai sahamnya akan langsung turun," tandasnya. 

Sudah lama