Terkait Pemutusan Kontrak JP Morgan, Menko Darmin Dukung Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengomentari pemutusan kerja sama pemerintah dengan JP Morgan Chase Bank NA yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2017.

Darmin mengatakan, setiap lembaga berhak memberikan pemeringkatannya masing-masing.

"Ya, hak mereka. Tetapi sebetulnya masing-masing harus ada tanggung jawabnya mengenai kebenaran," kata Darmin saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (3/1/2017).

Darmin menilai, langkah Kementerian Keuangan untuk memutus kerja sama dengan pihak tersebut adalah langkah yang baik.

Pasalnya, keadaan Indonesia sendiri menurut dia saat ini baik-baik saja di mata lembaga rating atau riset lainnya.

"Fitch malah menaikkan rating Indonesia ke positif. Jadi memang yang melakukan analisis ini memberikan ranking terlalu jauh-jauh," ujarnya.

"Tidak tahu standar (riset)nya apa sebetulnya. Kita selama ini baik-baik saja dalam penilaian para analis."

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan lewat surat nomor S-10023/PB/2016 telah memutuskan hubungan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2017.

Pemutusan kontrak dengan JP Morgan ini bermula dari riset yang dikeluarkan JP Morgan di bulan November 2016.

(Baca: Apa Riset JP Morgan Chase yang Bikin Kemenkeu Putuskan Hubungan?)

Riset itu merekomendasikan downgrade rating atau penurunan dua level terhadap asset allocation Indonesia dari overweight ke underweight.

Asal tahu saja, sebelum surat dari Dirjen Perbendaharaan dikeluarkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani terlebih dulu mengirim surat pemutusan hubungan dengan JP Morgan.

(Baca: Ini Penjelasan Sri Mulyani soal Pemutusan Hubungan dengan JP Morgan )

Di Indonesia sendiri, JP Morgan berperan sebagai bank persepsi dan agen penjual utama (primary dealer) surat utang pemerintah.

Pemutusan ini dilakukan di segala bidang. Bidang tersebut salah satunya adalah hubungan JP Morgan dengan pemerintah sebagai bank persepsi. (Ghina Ghaliya Quddus)