KPPU Dukung Langkah Pemprov DKI Revisi Pergub ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merevisi kebijakan gubernur tentang electronic road pricing (ERP) atau pengaturan lalu lintas jalan berbayar elektronik.

Kebijakan tersebut, tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub)  Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik. 

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan, pihaknya sejak tahun lalu telah mengirimkan surat saran kepada Pemprov DKI untuk mengubah ketentuan dalam Pergub Nomor 149 tahun 2016 karena tidak selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

"Sekarang, saya berterimakasih kepada Pak Soni Soemarsono, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta yang telah bersedia mengimplementasikan rekomendasi KPPU," ujar Syarkawi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (4/1/2017). 

Syarkawi menuturkan, Poin penting peraturan yang harus diubah, yakni Pasal 8 Pergub DKI Jakarta Nomor 149 tahun 2016.

Pasalnya, dalam regulasi tersebut hanya memperkenankan penggunaan satu teknologi Dedicated Short Range Communication (DSRC) frekuensi 5,8 GHz dalam penerapan ERP di jalanan ibukota.

Sehingga, pencantuman teknologi DSRC dengan frekuensi tertentu menghalangi vendor dengan  teknologi lain untuk mengikuti lelang. 

Menurut dia, teknologi yang bisa digunakan dalam ERP antara lain teknologi Radio Frequency Identification (RFID) atau Global Positioning System (GPS). 

Dengan pengubahan pasal, kata dia, maka seluruh pelaku usaha di sektor teknologi informasi dan komunikasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang jalan berbayar tersebut yang sedikitpun tidak menggunakan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Syarkawi mengatakan, Pemprov tidak bisa menabrak aturan main, apapun alasannya, misal teknologi canggih atau proses yang cepat.

Dengan demikian, KPPU akan memberikan rekomendasi agar proses lelang ERP ini sesuai dengan kaidah persaingan usaha dan tidak bermasalah di kemudian hari.

"Jangan sampai kasus seperti lelang Bus Transjakarta terulang kembali," imbuhnya. 

Solusi ERP

Sebelumnya, pada 27 Desember lalu, KPPU menggelar focuss group discussion (FGD) yang mengundang pihak terkait dalam penerapan ERP di DKI Jakarta.

Beberapa Pihak yang hadir adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.