Kompas.com - 11/01/2017, 18:44 WIB
|
EditorM Fajar Marta

K104-15 - Mei Leandha Foto;

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, dana bagi hasil perkebunan merupakan cita-cita dan harapan Provinsi Sumut dan provinsi lain yang memiliki lahan perkebunan luas.

Sumut, menurutnya, punya daerah perkebunan seluas 20 jutaan hektar. Namun, luas tersebut tidak berkontribusi langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dana bagi hasil perkebunan menjadi cita-cita kita bersama. Luasnya area perkebunan Sumut sangat sedikit atau bisa dibilang tidak ada yang berkontribusi langsung ke PAD. Kecuali PBB yang diterima kabupaten. Kalau hasil perkebunan langsung ke pusat berupa PPN dan PPH," kata Erry di seminar dan bedah buku berjudul Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Rabu (11/1/2017).

Seharusnya hasil perkebunan seperti sawit dan karet juga sama dengan tembakau yang langsung memberikan kontribusi berupa pajak rokok.

Apalagi kedua komoditas itu juga bisa ditanam ulang laiknya tembakau. "Kita berharap perkebunan kelapa sawit dan karet bisa memberikan kontribusi sama dengan tembakau. Ini yang ingin kita perjuangkan," ucapnya.

Tidak hanya Sumut, lanjut dia, beberapa provinsi lain juga mengharapkan adanya dana bagi hasil perkebunan.

Provinsi-provinsi ini perlu duduk bersama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Mungkin menteri keuangan juga setuju. Tapi masalahnya ini undang-undang yang belum membolehkan. Makanya perjuangan kita ini bisa diaspirasikan wakil-wakil kita di senayan paling tidak merevisi atau membentuk undang-undang perkebunan," pungkas Erry.

Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya mendorong lahirnya undang-undang bagi hasil perkebunan.

Pasalnya sejak zaman kuli kontrak, hasil perkebunan tidak dinikmati masyarakat tapi dinikmati bangsa penjajah.

"Perkebunan harus memberi kontribusi langsung kepada pemerintah daerah. Selama ini PAD Sumut terbesar dari pajak kendaraan. Padahal Sumut dikenal dengan perkebunan sejak dulu," kata Parlindungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.