Perluas Akses Keuangan Masyarakat dan UMKM, Ini yang Dilakukan OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan, pihaknya fokus mendorong kontribusi sektor jasa keuangan pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, OJK menerbitkan tujuh inisiatif strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan UMKM di daerah.

Pertama adalah optimalisasi program kerja yang telah digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Muliaman menyebut, program ini antara lain Lakupandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif), Simpanan Pelajar (Simpel), Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM.

"Kedua, perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan, yakni 66,8 persen dan masih terfokus di pulau Jawa agar lebih terarah pada sektor-sektor produktif dan menyebar ke berbagai daerah melalui perluasan pihak-pihak yang dapat menyalurkan," ungkap Muliaman pada acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Ketiga, memperluas dan lebih mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tahun ini OJK akan meresmikan 41 TPAKD, 6 TPAKD di tingkat provinsi dan 35 TPAKD di tingkat kabupaten atau kota.

Keempat, OJK juga akan mengembangkan model pembiayaan financial technology (fintech) untuk memperluas akses keuangan.

Muliaman mengatakan, OJK telah menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer to peer lending.

Kelima, OJK pun akan mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif dan menggali potensi penyaluran kredit ke berbagai daerah yang potensial namun terbatas akses keuangannya.

"OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2017 sebesar 9 sampai 12 persen. Beberapa sektor ekonomi, yaitu perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan real estate, diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan," jelas Muliaman.

Keenam, mengoptimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pembangunan daerah. Sebagian besar exposure kredit BPD masih didominasi oleh kredit konsumsi.

"Dengan total aset seluruh BPD mencapai Rp 525 triliun, BPD memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. OJK akan mendorong kerjasama antara BPD dengan bank-bank BUMN, serta perusahaan penjaminan daerah, sehingga meningkatkan kapasitas BPD," tutur Muliaman.

Ketujuh, OJK akan meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan ekonomi jangka panjang.

OJK menargetkan 21 emiten baru akan melakukan penawaran umum perdana (IPO) dan 60 emiten existing melakukan fund raising, dengan total nilai penawaran umum diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Berbagai kebijakan telah disiapkan OJK untuk mendukung hal tersebut. "Antara lain dengan menyederhanakan dan memudahkan proses penawaran umum melalui electronic registration, sehingga berbagai perusahaan, khususnya perusahaan di daerah dan UKM, lebih mudah memperoleh pembiayaan dari pasar modal," terang Muliaman.