Kementan Manfaatkan Berbagai Metode untuk Jamin Akurasi Data Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian memanfaatkan berbagai teknologi untuk memantau data pertanian.

Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertanian guna menjawab tudingan ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri yang menyatakan bahwa data pertanian tidak akurat.

(Baca: Pengamat: Data Pertanian Berantakan, Harga Pangan Tak Terkendali)

Salah satu yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah dengan memanfaatkan satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memiliki resolusi spasial tinggi yakni 30x30 m dan temporal 16 hari.

Satelit tersebut digunakan untuk memantau luasan lahan tanam dan panen padi. Data kemudian dihitung melalui komputer guna minimalisasi personal error. Selain itu, fairness juga dapat divalidasi oleh berbagai pihak melalui http://sig.pertanian.go.id

Kemudian, Kementan juga mengimplementasikan SMS-Center data luas tanam padi secara harian maupun harga pangan tingkat petani.

"Dengan demikian, kondisi pangan di setiap kecamatan dan kabupaten bisa dimonitor setiap hari untuk keperluan intern," tulis Kementan dalam keterangan resmi, Minggu (19/3/2017).

Kementan menyatakan untuk mengonfirmasi data produksi gabah yang mencerminkan ketersediaan beras, diperlukan parameter lain seperti stok, data penggilingan, harga beras, tingkat konsumsi, serta prediksi pasokan ke depan.

Untuk itu Kementan telah bekerjasama dengan BPS dan pihak lain melakukan survei stok beras, pendataan beras pada penggilingan padi, audit luas sawah dan lainnya.

BPS hingga saat ini menjadi satu lembaga resmi yang mempunyai otoritas dan kompetensi di bidang statistikan, serta memiliki hirarki langsung dari pusat sampai kecamatan.

"BPS tentu menyajikan data secara objektif dan berkualitas, karena pengumpulan data BPS mengacu standar baku, pedoman dan SOP yang ketat serta diolah dengan metode teruji. Kenapa Fasial Basri meragukan data pangan yang notabene juga dihasilkan BPS?" tulis Kementan.

Sementara itu menjawab penyataan mengenai kesejahteraan petani yang menurun, menurut Kementan, bukan hanya nilai tukar petani (NTP) bulanan indikatornya, namun data kemiskinan juga perlu dipertimbangkan.

"Sebanyak 90 persen petani itu berada di perdesaan dan data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di pedesaan semakin membaik," jelas Kementan.