Server Ditjen Pajak "Down" hingga "Kegilaan" Urbanisasi, Simak Berita Kemarin

Kompas.com - 28/03/2017, 07:18 WIB
Pegawai pajak meneliti kebenaran isi laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Pasar Minggu, Kamis (21/4/2016). KOMPAS / TOTOK WIJAYANTOPegawai pajak meneliti kebenaran isi laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Pasar Minggu, Kamis (21/4/2016).
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan segera berakhir pada 31 Maret 2017. Tak heran jika pelaporan SPT melalui "e-filling" membludak.

Sayangnya, semangat melaporkan pajak masyarakat ini belum dibarengi dengan kemampuan server yang mumpuni di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini menjadi perhatian pembaca kanal ekonomi Kompas.com Senin (27/3/2017) kemarin.

Berita lain yang banyak dibaca yakni paparan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengungkap "kegilaan" urbanisasi di Indonesia akibat stabilnya perekonomian dalam 10 tahun terakhir.

Berita lain yang layak disimak yakni masih "nakal"-nya orang kaya di indonesia, bahkan yang namanya masuk daftar orang kaya Forbes, untuk ikut "tax amnesty".

Berikut lima berita yang bisa Anda simak:

1. Konglomerat Malas Ikut Tax Amnesty

Istimewa Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berbincang dengan para pengusaha besar nasional.

Sebagian besar para konglomerat Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes telah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan pihaknya akan memberikan perhatian khusus bagi sebagian konglomerat Indonesia yang masih belum ikut program tax amnesty.

"Sebagian besar wajib pajak besar (orang terkaya di Indonesia) sudah mengikuti tax amnesty. Beberapa memang belum, dan itu yang akan mendapat perhatian khusus dari DJP selepas tax amnesty," kata Hestu Yoga kepada Kompas.com, Senin (27/3/2017).

Menurut Hestu, Ditjen Pajak juga akan mencocokkan data tax amnesty yang disampaikan para konglomerat tersebut dengan berbagai data lain yang ada. Dengan cara ini, pemerintah memastikan para wajib pajak besar telah patuh pada ketentuan perpajakan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X