Mencegah Efek Domino Krisis Migas Agar Tak Menjadi Krisis Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan Pengamat Energi Senior dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, krisis harga minyak dunia yang terjadi telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor di luar minyak dan gas bumi (migas).

Efek domino ini terus menjalar bahkan sampai ke Indonesia, yang berakibat pada tersendatnya pertumbuhan ekonomi, terkendalanya kemajuan pembangunan pembangkit listrik, turunnya penyerapan angka tenaga kerja, tertundanya proyek infrastruktur, hingga dampak sosial lainnya yang lebih luas di masyarakat.

Akibat langsung yang dirasakan pada sektor migas adalah berkurangnya kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan migas yang baru, berkurangnya program pengeboran dan perawatan sumur, pengurangan tenaga kerja, serta turunnya minat investor terhadap penawaran wilayah-wilayah kerja baru oleh Pemerintah.

Menurut Pri Agung, apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, Indonesia harus bersiap memasuki babak baru krisis energi.

(Baca: Cadangan Minyak Indonesia Hanya Tersisa 12 Tahun)

“Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sedang memasuki krisis energi, dan dampak dari kondisi ini juga mulai dirasakan oleh sektor-sektor lain. Sikap pemerintah yang tegas sangat diperlukan agar resiko krisis energi di dalam negeri tidak berdampak lebih luas pada industri lainnya,” ujar Pri Agung melalui rilis ke Kompas.com.

Beberapa daerah di Indonesia mulai mengalami penundaan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan perlambatan kinerja perekonomian, terutama di daerah-daerah penghasil migas.

Tekanan APBD yang paling besar terjadi di Provinsi Riau, Dana Bagi Hasil (DBH) migas berkurang secara signifikan sejak 2014 – 2016, yaitu sebesar 4,02 triliun rupiah. Secara tidak langsung dampak dari krisis ini telah mempersempit peluang masyarakat untuk berusaha dalam sektor ekonomi lainnya.

Di sisi lain, ketidakpastian pasokan gas yang diperuntukkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), juga menjadi salah satu kendala pada proyek 35.000 MW yang sedang dikembangkan pemerintah.

Belum lagi PT PLN (Persero) sebagai operator masih sibuk berkutat pada persoalan harga gas dengan pihak suplier. Sehingga sampai sekarang belum dapat dipastikan pasokan gas akan diperoleh dari lapangan gas yang mana.