Bappenas: Kalimantan Utara Berpotensi Ekspor Listrik ke Negara Tetangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan Kalimantan Utara tercatat sebagai provinsi dengan kekayaan energi yang cukup besar.

Dengan kekayaan energi yang sangat besar tersebut, dalam beberapa tahun ke depan Bambang mendorong Kalimantan Utara harus mampu mengekspor listrik ke negara tetangga.

“Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan Kalimantan Utara mampu mengekspor listrik,“ ujar Bambang melalui keterangan resmi, Jumat (7/4/2017).

Menurut Bambang, cita-cita mewujudkan Kalimantan Utara sebagai provinsi pengekspor listrik hanya mungkin tercapai apabila pemerintah Kalimantan Utara maupun masyarakatnya melakukan perubahan paradigma pembangunan, dari yang semula bersandar kepada kekayaan sumber daya alam dan energi bertransformasi ke industri pengolahan dan manufaktur.

Tidak kalah pentingnya juga, kata Bambang, sebagai provinsi baru, pemerintah provinsi Kalimantan Utara harus mendorong terjadinya  lompatan pembangunan.

"Kalau tidak melakukan lompatan pembangunan, capaian pembangunan yang diraih sebatas business as usual. Strategi lompatan pembangunan misalnya dapat dilakukan dengan menyediakan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Utara maupun dengan menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus,” tutur Bambang.

Kedua hal tersebut menurut Bambang harus diikuti inisiatif pemerintah daerah untuk membuat berbagai kebijakan yang pro investasi.

“Pemda misalnya harus menyederhanakan regulasi yang berbelit atau menyediakan berbagai fasilitas yang mempermudah investor masuk,” ujar Bambang.  

Bambang juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan diperkuat dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga satuan tiga.

Tujuannya untuk memastikan perencanaan berjalan baik dan sedetail mungkin.  "Yang tak kalah penting adanya integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari swasta, BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), APBN, dan tentunya APBD," ujarnya.