Cantrang Sebaiknya Dikendalikan, Bukan Dilarang

Kompas.com - 28/04/2017, 21:41 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan ini, kebajikan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang kembali disorot publik. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu justru dinilai menyengsarakan nelayan.

Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menyarankan agar kebijakan itu dibatalkan. Pemerintah dinilai cukup melakukan pembatasan, bukan melarang penuh alat tangkap itu.

"Jadi yang perlu dilakukan adalah pengendalian jumlah dan pengawasan yang baik, bukan pelarangan," ujar Sekjen MPN Nimmi Zulbainarni kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Ia menjelaskan, problem cantrang bukanlah terletak pada alatnya, tetapi pada operasionalnya. Misalnya penggunaan pemberat yang berlebih sehingga alat tangkap ikan itu tenggelam hingga ke dasar laut.

Padahal tutur Nimmi, pengoperasian cantrang tidak berada di dasar laut, namun tetap mengapung. Penggunaannya pun tidak diseret tetapi hanya ditarik dengan begitu tidak merusak karang.

Pemerintah bisa mengatur pengunaan cantrang sehingga bisa ramah lingkungan termasuk mengatur panjang dan besaran mata jaring kantongnya. Dengan begitu tertangkapnya ikan-ikan kecil yang berpotensi tumbuh besar bisa diminimalisir.

"Nah kalau pun (cantrang) diperbolehkan, harus ada pengendalian pemanfaatan lewat pembatasan jumlahnya dan wilayahnya di mana," kata Nimmi.

"Untuk kapal ukuran kecil dan besar itu ditentukan wilayah penangkapan ikannya yang tepat sehingga tidak terjadi konflik dan degradasi lingkungan," sambung Dosen Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Sementara itu, Menteri Susi mengatakan, penggunaan cantrang umumnya bukan digunakan nelayan kecil melainkan oleh kapal-kapal besar perikanan dengan ukuran di atas 30 gross ton.

Susi menjelaskan, pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang lantaran pengoperasian cantrang menyentuh dasar perairan. Hal itu membuat ekosistem laut rusak sehingga menyebabkan produktivitas dasar perairan berkurang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Whats New
Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

Whats New
Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Whats New
KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

Whats New
Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Whats New
Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Whats New
Holding ID Survey Diharapkan Jadi 'Top 5 Leader' di Asia Pasifik

Holding ID Survey Diharapkan Jadi "Top 5 Leader" di Asia Pasifik

Rilis
Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Whats New
Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.