Cerita Luhut Soal Investasi China dan Wanti-wanti Jokowi Soal Komunisme

Kepada Luhut, CITIC menjanjikan mengolah law material yang mereka datangkan dari Australia dan Afrika di Kalimantan Utara.

Ketiga, Indonesia menawarkan China berinvestasi di Sumatera Utara. Luhut menjelaskan, pemerintah berencana membangun infrastruktur mulai dati Kuala Tanjung, Parapat, hingga Sibolga.

Pemerintah menginginkan adanya jalan terintegrasi dari Sumatera Utara hingga Pekanbaru, Duri, dan Dumai.

Nantinya, jalan itu juga akan terintegrasi dengan industri-industri. Dengan demikian, akan menumbuhkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.

Keempat, pemerintah Indonesia juga mengusulkan kembali menghidupkan jalan kereta api di Selatan Pulau Jawa. Mulai dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itu diperlukan karena saat ini, pembangunan jalur kereta api terkonsentrasi di Utara Pulau Jawa.

Kemudian, kata Luhut, masih banyak program yang dibicarakan secara bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping. Contohnya seperti kerja sama kelapa sawit yang nantinya dapat menguntungkan pengusaha kecil.

"Tapi saya bilang sama China juga, 'kalian bikin saja biodiesel processing plan nya di Kalimantan dan Medan, supaya kalian juga investasi'. Dengan begitu, mereka untung, kita untung, dan mereka setuju sekali," kata Luhut.

Menariknya, lanjut dia, Xi Jinping banyak menawarkan skema bantuan pembangunan di Indonesia. Untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini, akan ada tim yang kembali ke Tiongkok pada 19 Juni mendatang.

Pemerintah juga akan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan lain-lain.

Wanti-wanti Jokowi...

Banyaknya investasi China di Indonesia ini bukan tanpa risiko. Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menghadapi risiko yang akan datang tersebut. Risiko pertama adalah isu komunisme.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah mengumpulkan pemangku kebijakan terkait. Seperti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Suhardi Alius, hingga Menkopolhukam Wiranto.

Jokowi menginstruksikan agar seluruh unsur intelijen memastikan tak ada ideologi komunis yang masuk ke Indonesia.

"Kalau ada, (Jokowi bilang) segera tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi Polisi, TNI, dan intelijen, tiga institusi ini bekerjasama," kata Luhut.

Selain itu, ia menyayangkan banyak pihak yang menyebar isu bahwa paham komunis berkembang di Indonesia.