Apalagi, dana investasi pemindahan ibu kota Indonesia bisa jadi lebih besar bila dibandingkan dengan pemindahan ibu kota yang dilakukan Malaysia.
Selain karena ketersediaan infrastuktur dasar, besaran pegawai yang harus pindah juga akan membuat biaya pembangunan infrastruktur pemerintahan jadi lebih besar.
Malaysia sendiri menelan dana hingga 8,1 miliar dollar AS, atau Rp 107 triliun untuk memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 lalu.
Melalui berbagai fakta itu, pemerintah harus sangat cermat memulai langkah memindahan ibu kota.
Jangan sampai, perencanaan pemindahan kota yang terburu-buru justru menambah defisit APBN.
Bila itu terjadi, pemerintah pasti akan menambah utang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ibu kota baru.
Pertanyaanya sederhana, apakah kita ingin melihatnya ibu kota baru dibangun lewat pondasi-pondasi utang?
Sebagian mungkin bisa menerimanya, sebagian lagi mungkin tidak. Lantas bagaimana dengan Pak Jokowi?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.