Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita

(Baca: Palangkaraya Dinilai Tak Cocok Dijadikan Ibu Kota karena Hal Ini...)

Namun langkah paling maju dari rangkaian wacana itu adalah adanya penganggaran dana untuk kajian mendalam terkait pemindahan ibu kota di dalam pagu anggaran pemerintah.

Bappenas sendiri mengajukan usulan pagu Indikatif anggaran kementerian Rp 1,5 triliun kepada DPR.

Rencananya dana itu juga akan digunakan untuk harmonisasi dan simplikasi aturan, mendorong pembiayaan infrastruktur non APBN, hingga menyusun aksi satu data nasional.

Teranyar rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara detail bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaannya, akan segera dirampungkan. Meski begitu, jalan pemerintah bisa jadi terjal.

Tembok besar akan menghadang rencana pemindahan ibu kota. Apa itu?

Dana, ya lagi-lagi anggaran. Seperti dikatakan pemerintah sendiri, pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan akan memakan dana yang besar.

Di sisi lain, anggaran pemerintah yang tersedia sangat terbatas. Berdasarkan APBN 2017, pendapatan negara ditargetkan hanya mencapai Rp 1.750 triliun.

Sementara total belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun.

Artinya, pemerintah akan mengalami defisit anggaran Rp 330 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kabar buruknya, defisit anggaran negara akan semakin melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran kemungkinan akan mencapai 2,6 persen pada 2017.

Perubahan defisit ini akan disampaikan langsung ke DPR di dalam Rancangan APBN Perubahan 2017.

Implikasinya jelas, bila anggaran sudah defisit, maka jalan satu-satunya untuk membiayai belanja negara adalah dengan mencari pendanaan lain.