Pindah Ibu Kota dan Segunung Utang Kita

Opsi yang kerap diambil pemerintah adalah dengan berutang. Berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun.

Angka ini melonjak Rp 1.069 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu.

Sederhananya, utang negara terus menggunung selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sialnya, sebagian utang itu akan jatuh tempo dalam periode  2018 sebesar Rp 390 triliun dan 2019 sebesar R0 420 triliun.

Jika dijumlah, dalam dua tahun ke depan, pemerintah harus membayar utang sekitar Rp 810 triliun.

(Baca: Utang RI Capai 3.667 Triliun, Rakyat Jangan Khawatir?)

Dilihat dari kondisi ini, pemindahan ibu kota melalui pendanaan APBN akan berimplikasi kepada utang negara yang semakin menggunung.

Sementara itu kemungkinan pendanaan ibu kota baru melalui investasi swasta terbilang kecil.

Pengamat ekonomi Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira mengatakan, swasta pasti akan kurang berminat bila ditawari investasi untuk membangun fasilitas pemerintahan.

"Imbal hasilnya kecil. Beda dengan proyek infrastruktur yang komersil," ucap Bima.

Apalagi, dana investasi pemindahan ibu kota Indonesia bisa jadi lebih besar bila dibandingkan dengan pemindahan ibu kota yang dilakukan Malaysia.

Selain karena ketersediaan infrastuktur dasar, besaran pegawai yang harus pindah juga akan membuat biaya pembangunan infrastruktur pemerintahan jadi lebih besar.

Malaysia sendiri menelan dana hingga 8,1 miliar dollar AS, atau Rp 107 triliun untuk memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 lalu.

Melalui berbagai fakta itu, pemerintah harus sangat cermat memulai langkah memindahan ibu kota.

Jangan sampai, perencanaan pemindahan kota yang terburu-buru justru menambah defisit APBN.

Bila itu terjadi, pemerintah pasti akan menambah utang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ibu kota baru.

Pertanyaanya sederhana, apakah kita ingin melihatnya ibu kota baru dibangun lewat pondasi-pondasi utang?

Sebagian mungkin bisa menerimanya, sebagian lagi mungkin tidak. Lantas bagaimana dengan Pak Jokowi?