Peraturan Baru Ojek Online, Driver Dilarang Mangkal Sembarangan

Kompas.com - 19/03/2019, 17:16 WIB
Kepadatan kendaraan di pintu timur Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018), disebabkan oleh ojek online, bus Kopaja, ojek pangkalan, dan kendaraan pribadi. RIMA WAHYUNINGRUMKepadatan kendaraan di pintu timur Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018), disebabkan oleh ojek online, bus Kopaja, ojek pangkalan, dan kendaraan pribadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat ( ojek online).

Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai aspek keteraturan. Aspek keteraturan itu terdapat di Pasal 8 PM Nomor 12 tahun 2019 tersebut.

Dalam peraturan tersebut mengatur keteraturan untuk pengemudi dan aplikator dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya adalah pengemudi dilarang mangkal di sembarang tempat.

Baca juga: Aturan Ojek Online Akhirnya Terbit

"Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan yang diatur perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 8 poin A PM No 12 Tahun 2019.

Selain itu, pihak aplikator juga diminta mendirikan shelter bagi mitra pengemudinya. Hal ini dilakukan agar ojek online tak mangkal sembarangan.

"Bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus disediakan perusahaan aplikasi," demikian bunyi Pasal 8 poin B PM No 12 Tahun 2019.

Baca juga: Peraturan Baru Ojek Online: Driver Harus Pakai Sepatu dan Plat Nomor Sesuai di Aplikasi

Tak hanya itu, aplikator juga diminta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra pengemudinya terkait kepatuhan dan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, untuk aspek keterjangkauan, pengemudi harus memberikan pelayanan kepada penumpamg menuju titik tujuan sesuai dengan kesepakatan antara penumpang dan pengemudi. Pengemudi juga harus mengenakan biaya jasa sesuai kesepakatan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (ojek online) diterbitkan sejak 11 Maret 2019. Aturan baru itu sudah langsung diterapkan setelah resmi diundangkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X