Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Kecewa Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Apa Kata Menhub?

Kompas.com - 08/05/2019, 12:44 WIB
Murti Ali Lingga,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Tingginya harga tiket pesawat hingga kini masih dikeluhkan masyarakat dan meminta pemerintah untuk segera turun tangan.

Merasa kecewa, puncaknya publik meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melepas jabatannya lewat tagar #PecatBudiKarya yang ramai di Twitter.

Budi menuturkan, dirinya enggan menanggapi desakan netizen di dunia maya. Sebab, kata dia, saat ini pemerintah lewat kementeriannya terus berupaya mencari formula untuk mengatasi masalah tersebut.

"Padahal setiap hari saya mikirin bagaimana cara menurunkan (harga) tiket itu," kata Budi di Bandung, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Tiket Pesawat Mahal dan Tagar Kekecewaan Publik

Dia mengatakan, dirinya akan segera melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk membahas terkait harga tiket pesawat. Ia mengaku bakal membicarakan terkait kemungkinan menurunkan tarif batas atas.

"Hari Senin saya lapor Menko Bidang Perekonomian," ujarnya.

Ia menambahkan, selain membahas dengan Menko Bidang Perekonomian, pihaknya tengah melakukan studi yang melibatkan sejumlah pihak terkait untuk meminta pandangan mengenai tarif pesawat. Pihak tersebut antara lain maskapai , Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lainnya.

"Kita minta dia memberikan suatu (pandangan) dengan dasar undang-undang tadi. Jadi Senin saya lapor, setelah disetujui baru kita lakukan (turunkan tarif batas atas)," sebutnya.

Baca juga: Menhub Sebut Bakal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Awalnya, kata Budi, ia berharap ada keinginan dari internal maskapai penerbangan untuk mengatasi persoalan tiket pesawat. Tujuannya agar pemerintah tidak terkesan mengintervensi soal kebijakan tersebut.

Akan tetapi, polemik ini ramai dibicarakan dan berlanjut.

"Semula saya berharap ada suatu mekanisme yang dilakukan secara internal, supaya tidak ada seolah-oleh intervensi. Kerena ini sudah masif dan sudah banyak diraskan oleh masyarakat kita harus mengambil policy supaya kehadiran pemerintah itu terus ada," imbuhnya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com