Di Jepang, Sri Mulyani Ungkap Cara Tarik Pajak Google hingga Facebook

Kompas.com - 09/06/2019, 09:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah menghadiri pertemuan negara-negara anggota G20 di Fukuoka, Jepang.

Dirinya pun mengungkapkan beberapa strategi menarik pajak perusahaan-perusahaan digital mulai dari Facebook hingga Google, ketika menjadi panelis dalam salah satu rangkaian acara, yaitu G20 Ministerial Symposium on International Taxation.

Strategi penarikan pajak perusahaan digital ini menjadi penting, sebab menurut Sri Mulyani, besarnya potensi perpakajakan dari industri digital belum tercermin dalam realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri.

Baca juga: Sri Mulyani: Contohlah Google soal Ketaatan Pajak...

"Dengan 260 juta populasi penduduk dan 100 jutaan pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melalui akun instagramnya, @smindrawati, Sabtu (8/6/2019).

Cara pertama untuk bisa memungut pajak dari perusahaan digital, menurut dia, dengan mendefinisikan ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment yang selama ini menjadi salah satu aspek perpajakan. Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menarik pajak dari perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

Meski demikian, perusahaan tersebut tidak memiliki bangunan fisik di dalam negeri.

"Salah satu aspek perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari BUT," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen Pajak

Selain itu, struktur perekonomian digital yang cenderung kompleks membuat pemerintah juga perlu melakukan formulasi perbijakan mengenai penghitungan kuantitatif mengenai tarif pajak bagi perusahaan digital. 

Selain itu, juga mendefinisikan ketentuan hukum terkait kebijakan pengenaan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali.

"Tantangan lain adalah bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan juga bagaimana mengalokasikan hak pemajakan, terutama formula dan dasar perhitungannya," ujar dia.

Baca juga: Kejar Pajak Google Dkk, Ditjen Pajak Jajaki Kerja Sama dengan Inggris

Adapun dalam pertemuan tersebut, beberapa tokoh penting yang turut menjadi panelis yaitu Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, dan Menteri Keuangan China Liu Kun. 

Kemudian juga hadir, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Inggris Phillip Hammond, dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | 'Community Pantry' di Filipina

[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | "Community Pantry" di Filipina

Rilis
Bijak Belanjakan THR, Cek Jadwal Promo dan Cara Dapatkan Cashback dari ShopBack

Bijak Belanjakan THR, Cek Jadwal Promo dan Cara Dapatkan Cashback dari ShopBack

Whats New
Daftar 11 Orang Kaya Pemilik Bank Swasta Besar di Indonesia

Daftar 11 Orang Kaya Pemilik Bank Swasta Besar di Indonesia

Whats New
Erick Thohir: Sudah Saatnya Kita Ambil Peran Memelihara Bumi

Erick Thohir: Sudah Saatnya Kita Ambil Peran Memelihara Bumi

Whats New
Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!

Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!

Whats New
Kenalan dengan Bintarti, 'Kartini' Bidang Teknik di Blue Bird

Kenalan dengan Bintarti, "Kartini" Bidang Teknik di Blue Bird

Whats New
Jadi Orang Terkaya RI, Apa Saja Bisnis Hartono Bersaudara?

Jadi Orang Terkaya RI, Apa Saja Bisnis Hartono Bersaudara?

Whats New
Lindungi Hak Konsumen, Kemendag Bakal Keluarkan Kebijakan Baru Terkait Garansi

Lindungi Hak Konsumen, Kemendag Bakal Keluarkan Kebijakan Baru Terkait Garansi

Whats New
Ingin Belanja Online di Instagram? Perhatikan Hal Ini agar Tidak Tertipu

Ingin Belanja Online di Instagram? Perhatikan Hal Ini agar Tidak Tertipu

Whats New
Mau Coba Bisnis Franchise Chiclin? Ini Modal dan Cara Daftarnya

Mau Coba Bisnis Franchise Chiclin? Ini Modal dan Cara Daftarnya

Smartpreneur
Hari ke-11 Puasa, Harga Daging Ayam, Cabai, dan Telur Ayam Mulai Turun

Hari ke-11 Puasa, Harga Daging Ayam, Cabai, dan Telur Ayam Mulai Turun

Whats New
Update Syarat Bepergian Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik Lebaran

Update Syarat Bepergian Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik Lebaran

Whats New
Cerita Yolanda, Pelaku UMKM yang Dongkrak Ekonomi 100 Karyawan di Usia 25 Tahun

Cerita Yolanda, Pelaku UMKM yang Dongkrak Ekonomi 100 Karyawan di Usia 25 Tahun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X