Di Jepang, Sri Mulyani Ungkap Cara Tarik Pajak Google hingga Facebook

Kompas.com - 09/06/2019, 09:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah menghadiri pertemuan negara-negara anggota G20 di Fukuoka, Jepang.

Dirinya pun mengungkapkan beberapa strategi menarik pajak perusahaan-perusahaan digital mulai dari Facebook hingga Google, ketika menjadi panelis dalam salah satu rangkaian acara, yaitu G20 Ministerial Symposium on International Taxation.

Strategi penarikan pajak perusahaan digital ini menjadi penting, sebab menurut Sri Mulyani, besarnya potensi perpakajakan dari industri digital belum tercermin dalam realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri.

Baca juga: Sri Mulyani: Contohlah Google soal Ketaatan Pajak...

"Dengan 260 juta populasi penduduk dan 100 jutaan pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melalui akun instagramnya, @smindrawati, Sabtu (8/6/2019).

Cara pertama untuk bisa memungut pajak dari perusahaan digital, menurut dia, dengan mendefinisikan ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment yang selama ini menjadi salah satu aspek perpajakan. Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menarik pajak dari perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

Meski demikian, perusahaan tersebut tidak memiliki bangunan fisik di dalam negeri.

"Salah satu aspek perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari BUT," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen Pajak

Selain itu, struktur perekonomian digital yang cenderung kompleks membuat pemerintah juga perlu melakukan formulasi perbijakan mengenai penghitungan kuantitatif mengenai tarif pajak bagi perusahaan digital. 

Selain itu, juga mendefinisikan ketentuan hukum terkait kebijakan pengenaan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali.

"Tantangan lain adalah bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan juga bagaimana mengalokasikan hak pemajakan, terutama formula dan dasar perhitungannya," ujar dia.

Baca juga: Kejar Pajak Google Dkk, Ditjen Pajak Jajaki Kerja Sama dengan Inggris

Adapun dalam pertemuan tersebut, beberapa tokoh penting yang turut menjadi panelis yaitu Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, dan Menteri Keuangan China Liu Kun. 

Kemudian juga hadir, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Inggris Phillip Hammond, dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Whats New
Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Rilis
Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Rilis
IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Whats New
Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Earn Smart
Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Whats New
[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

Whats New
Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Rilis
Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Khusus Kargo dari Surabaya ke Hongkong

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Khusus Kargo dari Surabaya ke Hongkong

Rilis
Berputar-putar 1 Jam, Lion Air Surabaya-Ambon Dialihkan ke Sorong

Berputar-putar 1 Jam, Lion Air Surabaya-Ambon Dialihkan ke Sorong

Whats New
Untung Rugi Jika Perusahaan Anda Go Public di BEI

Untung Rugi Jika Perusahaan Anda Go Public di BEI

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X