KILAS

Sembari Tunggu Putusan MA, KCN Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Marunda

Kompas.com - 17/08/2019, 15:32 WIB

KOMPAS.com - Direktur utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiaji, mengemukakan pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta.

Hal tersebut dikatakan Widodo menyikapi sengketa hukum antara PT KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang berlanjut ke ranah Mahkamah Agung (MA) dan tinggal menunggu keputusan kasasi.

"Setelah pengerjan pier atau dermaga satu selesai, komitmen kami adalah melanjutkan pembangunan dermaga dua dan tiga," ucap dia sesuai rilis yang Kompas.com terima, Sabtu (17/8/2019).

Widodo berharap, proses hukum yang tengah berjalan dapat menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Baca juga: Keberadaan Pelabuhan Marunda Memang Cukup Istimewa, Tapi...

"Apapun keputusannya nanti, kami taat regulasi dan hukum,” ujar Widodo.

Bicara keadilan hukum, Presiden Jokowi dalam pidatonya di sidang tahunan MPR pada Jumat (16/8/2019), turut menyoroti kinerja MA.

Jokowi mengatakan, dirinya mengapresiasi MA yang telah menciptakan sistem demi memberi kemudahan rakyat dalam mencari keadilan.

Apabila KCN memenangkan proses hukum (legal standing), lanjut Widodo, dirinya menjanjikan keseluruhan dermaga Pelabuhan Marunda tuntas maksimal pada 2023, bahkan akan diusahakan pada 2022.

“Kami membutuhkan waktu pembangunan selama 3 tahun lebih,” sambungnya.

Baca juga: Pengusaha Harap Investasi Pembangunan Pelabuhan Marunda Berjalan

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan pembangunan Pelabuhan Marunda sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penunjang Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

BrandzView
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Work Smart
BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.