Pemerintah Jamin Tenaga Kerja Lokal Akan Diutamakan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjamin pemerintah akan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam pembangunan ibu kota baru.

Pemerintah sendiri telah memilih sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru.

“Itu (tenaga kerja lokal) pasti (diutamakan), dengan kebutuhan tenaga kerja begitu besar terutama selama masa konstruksi pasti membutuhkan partisipasi semua pihak, terutama kita akan dahulukan yang lokal,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Warga Dayak Minta Tanah 5 Hektar per KK, Ini Respons Pemerintah

Tak hanya itu, lanjut Bambang, pemerintah juga akan memberi pelatihan masyarakat lokal untuk meningkatkan daya saing.

“Pada saat yang sama akan memberikan pelatihan masyarakat lokal sehingga saat kotanya operasi tetap mendapat peluang yang baik bekerja di ibu kota baru,” kata Bambang.

Pemerintah sendiri menargetkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan pada 2024. Sementara pembangunannya, akan mulai dilakukan sejak 2021.

Baca juga: Rancang Ibu Kota Baru, Pemerintah Rekrut Konsultan Asing

Sebelumnya Bambang mengatakan bahwa pada tahap awal akan dibangun terlebih dahulu pusat pemerintahan. Mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Yang terpenting adalah pada 2024 kita memulai proses pemindahan tersebut, karenanya zona intinya pusat pemerintahan dengan luas sekitar 2.000 hektar,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40.000 hektar. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.

Baca juga: Penajam Paser Utara Rusuh, Bappenas Tegaskan Tak Pengaruhi Pemindahan Ibu Kota