Soal Cantrang, Menteri Edhy Sebut Perlu Ada Kajian Mendalam

Kompas.com - 11/11/2019, 06:09 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Kompas.com/MUTIA FAUZIAMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, perlu ada kajian yang mendalam mengenai larangan cantrang.

Hal tersebut karena sangat penting untuk dapat menyeimbangkan antara faktor kelestarian lingkungan dengan aktivitas ekonomi warga di sejumlah daerah.

Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (10/11/2019), menyebutkan bahwa untuk dapat diterima secara umum, perlu ada pengkajian lebih dalam dan pemaparan lebih gamblang terkait alasan mengapa cantrang dilarang.

Baca juga: Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Menteri Edhy menyampaikan hak tersebut saat menerima sejumlah pelaku usaha perikanan di Kantor KKP, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari pelaku usaha perikanan Pati-Juwana, Jawa Tengah, mendiskusikan persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang dinilai merusak lingkungan.

Pelaku usaha yang hadir pun menyebut, sebenarnya mereka sudah mengikuti program peralihan alat tangkap yang sebelumnya dicanangkan KKP, namun beberapa pelaku usaha terkendala pembiayaan peralihan.

Dalam pengoperasiannya, para pelaku jsaha mengakui kalau cantrang memiliki dampak merusak, meskipun mereka sebut tidak separah penggunaan trawl. Cantrang dapat mengenai karang hias (coral), tetapi tidak merusak terumbu karang (coral reef).

"Kita ingin menyeimbangkan isu lingkungan dengan isu mata pencaharian Bapak semua. Saya tidak ingin mengabaikan salah satunya. Jadi sebelum aturan dijalankan, kami akan buatkan dulu solusinya," kata Edhy.

Baca juga: Susi: Kalau Masih Pakai Cantrang, Jangan Pikir Indonesia Ini Kaya

Sebelumnya, Pemerintah diharapkan dapat terus tegas dalam menindak kalangan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang masih menggunakan alat tangkap jenis trawl yang diketahui merusak ekosistem laut serta berpotensi memicu konflik horizontal antarsesama nelayan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan berdasarkan data yang ada, penggunaan trawl di sejumlah daerah masih cukup banyak.

Moh Abdi Suhufan mencontohkan di kawasan perairan sekitar Lamongan, Jawa Timur, penggunaan alat tangkap trawl ini sering mengganggu aktivitas penangkapan kepiting rajungan yang banyak dilakukan nelayan setempat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X