Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Kompas.com - 08/11/2019, 18:37 WIB
KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diminta untuk melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan, cantrang. Permintaan itu muncul dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lantas apa jawab Edhy? Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, perlu mengkaji kembali penggunaan alat tangkap ikan tersebut. Pasalnya, cantrang dianggap bisa merusak lingkungan. Ia memilih untuk lebih dulu mendengarkan aspirasi para nelayan sebelum mengambil keputusan.

"Aspirasi cantrang saya masih minta waktu dulu. Karena cantrang ini, ada yang minta dihidupkan, ada yang minta dilarang karena merusak lingkungan. Ya kita lihatlah ini akan seperti apa. Saya janji akan ketemu dengan masyarakatnya, mengajak dialog, kami pertemukan dulu," ucapnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Tiru China, Pemerintah Ingin Sewakan Hewan Langka ke Negara Lain

Edhy yakin setelah melakukan pendekatan sekaligus mendengarkan aspirasi dari para nelayan, ia bisa membuat keputusan terkait penggunaan cantrang. Namun, Edhy belum berani menargetkan kapan hasil keputusan itu akan diumumkan.

"Tidak ada keputusan yang tidak bisa diambil. Kita lihat bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran saya. Dan sebaliknya, saya juga harus mendengarkan. Jadi, tunggu tanggal mainnya teman-teman! Kami tahu bukan tugas yang mudah. Dan kami pasti bisa laksanakan," ujarnya.

Kendati belum bisa menargetkan keputusan tersebut, Edhy tetap harus segera bergerak cepat. Lantaran perizinan pelarangan penggunaan cantrang akan berakhir pada Februari 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bila nantinya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan tersebut kembali diperpanjang, maka pemerintah harus memeberikan opsi lain bagi para nelayan sebagai pengganti cantrang.

Baca juga: KPK Lelang 4 Mobil Bupati dan Kadis Korup, Mulai Rp 40 Jutaan...

"Secepatnyalah (keputusan soal cantrang). Kami enggak bisa nunggu-nunggu. Perpanjangannya habis bulan Februari, maka harus ada keputusan. Kalau sama sekali tidak ada, harus ada alat gantinya," kata dia.

Ia menjanjikan program yang bakal digulirkan selama masa kepemimpinannya akan berpihak terhadap nelayan. Seperti diketahui, pelarangan penggunaan alat cantrang ini telah diefektifkan sejak Menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung namun ada juga yang menolaknya. Kini kelanjutan kebijakkan itu masih teka teki, apakah akan dilanjutkan atau justru dicabut.

Baca juga: Cerita Edhy Prabowo, Tak Dukung Jokowi di Pilpres tapi Dapat Jatah Menteri KKP



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

Rilis
Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Whats New
SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

Rilis
Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Whats New
Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Whats New
Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Whats New
Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Rilis
Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Rilis
Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Rilis
BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Whats New
KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Whats New
Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Whats New
Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X