Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Kompas.com - 08/11/2019, 18:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diminta untuk melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan, cantrang. Permintaan itu muncul dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lantas apa jawab Edhy? Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, perlu mengkaji kembali penggunaan alat tangkap ikan tersebut. Pasalnya, cantrang dianggap bisa merusak lingkungan. Ia memilih untuk lebih dulu mendengarkan aspirasi para nelayan sebelum mengambil keputusan.

"Aspirasi cantrang saya masih minta waktu dulu. Karena cantrang ini, ada yang minta dihidupkan, ada yang minta dilarang karena merusak lingkungan. Ya kita lihatlah ini akan seperti apa. Saya janji akan ketemu dengan masyarakatnya, mengajak dialog, kami pertemukan dulu," ucapnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Tiru China, Pemerintah Ingin Sewakan Hewan Langka ke Negara Lain

Edhy yakin setelah melakukan pendekatan sekaligus mendengarkan aspirasi dari para nelayan, ia bisa membuat keputusan terkait penggunaan cantrang. Namun, Edhy belum berani menargetkan kapan hasil keputusan itu akan diumumkan.

"Tidak ada keputusan yang tidak bisa diambil. Kita lihat bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran saya. Dan sebaliknya, saya juga harus mendengarkan. Jadi, tunggu tanggal mainnya teman-teman! Kami tahu bukan tugas yang mudah. Dan kami pasti bisa laksanakan," ujarnya.

Kendati belum bisa menargetkan keputusan tersebut, Edhy tetap harus segera bergerak cepat. Lantaran perizinan pelarangan penggunaan cantrang akan berakhir pada Februari 2020.

Bila nantinya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan tersebut kembali diperpanjang, maka pemerintah harus memeberikan opsi lain bagi para nelayan sebagai pengganti cantrang.

Baca juga: KPK Lelang 4 Mobil Bupati dan Kadis Korup, Mulai Rp 40 Jutaan...

"Secepatnyalah (keputusan soal cantrang). Kami enggak bisa nunggu-nunggu. Perpanjangannya habis bulan Februari, maka harus ada keputusan. Kalau sama sekali tidak ada, harus ada alat gantinya," kata dia.

Ia menjanjikan program yang bakal digulirkan selama masa kepemimpinannya akan berpihak terhadap nelayan. Seperti diketahui, pelarangan penggunaan alat cantrang ini telah diefektifkan sejak Menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung namun ada juga yang menolaknya. Kini kelanjutan kebijakkan itu masih teka teki, apakah akan dilanjutkan atau justru dicabut.

Baca juga: Cerita Edhy Prabowo, Tak Dukung Jokowi di Pilpres tapi Dapat Jatah Menteri KKP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+