Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Kompas.com - 08/11/2019, 18:37 WIB
KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diminta untuk melegalkan kembali penggunaan alat tangkap ikan, cantrang. Permintaan itu muncul dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lantas apa jawab Edhy? Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, perlu mengkaji kembali penggunaan alat tangkap ikan tersebut. Pasalnya, cantrang dianggap bisa merusak lingkungan. Ia memilih untuk lebih dulu mendengarkan aspirasi para nelayan sebelum mengambil keputusan.

"Aspirasi cantrang saya masih minta waktu dulu. Karena cantrang ini, ada yang minta dihidupkan, ada yang minta dilarang karena merusak lingkungan. Ya kita lihatlah ini akan seperti apa. Saya janji akan ketemu dengan masyarakatnya, mengajak dialog, kami pertemukan dulu," ucapnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Tiru China, Pemerintah Ingin Sewakan Hewan Langka ke Negara Lain

Edhy yakin setelah melakukan pendekatan sekaligus mendengarkan aspirasi dari para nelayan, ia bisa membuat keputusan terkait penggunaan cantrang. Namun, Edhy belum berani menargetkan kapan hasil keputusan itu akan diumumkan.

"Tidak ada keputusan yang tidak bisa diambil. Kita lihat bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran saya. Dan sebaliknya, saya juga harus mendengarkan. Jadi, tunggu tanggal mainnya teman-teman! Kami tahu bukan tugas yang mudah. Dan kami pasti bisa laksanakan," ujarnya.

Kendati belum bisa menargetkan keputusan tersebut, Edhy tetap harus segera bergerak cepat. Lantaran perizinan pelarangan penggunaan cantrang akan berakhir pada Februari 2020.

Bila nantinya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan tersebut kembali diperpanjang, maka pemerintah harus memeberikan opsi lain bagi para nelayan sebagai pengganti cantrang.

Baca juga: KPK Lelang 4 Mobil Bupati dan Kadis Korup, Mulai Rp 40 Jutaan...

"Secepatnyalah (keputusan soal cantrang). Kami enggak bisa nunggu-nunggu. Perpanjangannya habis bulan Februari, maka harus ada keputusan. Kalau sama sekali tidak ada, harus ada alat gantinya," kata dia.

Ia menjanjikan program yang bakal digulirkan selama masa kepemimpinannya akan berpihak terhadap nelayan. Seperti diketahui, pelarangan penggunaan alat cantrang ini telah diefektifkan sejak Menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung namun ada juga yang menolaknya. Kini kelanjutan kebijakkan itu masih teka teki, apakah akan dilanjutkan atau justru dicabut.

Baca juga: Cerita Edhy Prabowo, Tak Dukung Jokowi di Pilpres tapi Dapat Jatah Menteri KKP



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | 'Strict Parents', Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | "Strict Parents", Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

Rilis
Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

Rilis
Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Rilis
Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Whats New
Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Whats New
Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Whats New
Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Earn Smart
Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Whats New
Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

Rilis
Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Whats New
Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Whats New
Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X