Tiru China, Pemerintah Ingin Sewakan Hewan Langka ke Negara Lain

Kompas.com - 08/11/2019, 17:31 WIB
Patung replika dua panda raksasa asal China dengan latar rancangan arsitektur dan taman bertema budaya oriental di Istana Panda Indonesia, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017). Sepasang panda, Cai Tao (jantan) dan Hu Chun (betina) yang berasal dari pengembangbiakan di China Wildlife Conservation Association (CWCA) diperkenalkan ke publik pada November 2017. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIPatung replika dua panda raksasa asal China dengan latar rancangan arsitektur dan taman bertema budaya oriental di Istana Panda Indonesia, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017). Sepasang panda, Cai Tao (jantan) dan Hu Chun (betina) yang berasal dari pengembangbiakan di China Wildlife Conservation Association (CWCA) diperkenalkan ke publik pada November 2017.

JAKARTA,KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berencana meniru China untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP).

Direktur Penilaian DJKN Kurniawan Nizar mengambil contoh soal panda di China yang disewakan ke negara lain dan bisa mengantongi 1 juta dollar AS. Kemudian China akan mendenda bila hewan tersebut mati.

"Nah hal ini yang kita coba, kita akomodir, kita dorong, kita kan punya komodo dan satwa-satwa yang langka," ucapnya saat berada di gedung DJKN, Jakarta, Jumat (08/11/2019).

Menurutnya, penyewaan hewan khas Indonesia ke negara-negara lain memiliki potensi untuk mendatangkan PNPB.

Baca juga : Lebihi Target, PNBP Sektor Minerba 2018 Tembus Rp 50 Triliun

DJKA melakukan ini untuk mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Indonesia yang merupakan tindaklanjut dari PP nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Mengenai satwa yang akan disewakan, DJKA memiliki beberapa usulan, diataranya Komodo, Badak bercula Satu dan Cenderawasih karena dinilai, satwa-satwa tersebut merupakan satwa khas Indonesia.

Pihak DJKA nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik untuk bisa menentukan besaran biaya yang akan dikenakan kepada negara yang akan menyewa.

"Nanti kita lihat juga, satwa itu jumlahnya di alam tinggal berapa, kalau tinggal sedikit ya kita tidak akan kirim untuk disewakan," ucap Kurniawan

Selain untuk optimalisasi PNPB nantinya diharapkan warga di negara lain bisa melihat satwa khas Indonesia tanpa harus mengunjungi Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X