Tiru China, Pemerintah Ingin Sewakan Hewan Langka ke Negara Lain

Kompas.com - 08/11/2019, 17:31 WIB
Patung replika dua panda raksasa asal China dengan latar rancangan arsitektur dan taman bertema budaya oriental di Istana Panda Indonesia, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017). Sepasang panda, Cai Tao (jantan) dan Hu Chun (betina) yang berasal dari pengembangbiakan di China Wildlife Conservation Association (CWCA) diperkenalkan ke publik pada November 2017. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIPatung replika dua panda raksasa asal China dengan latar rancangan arsitektur dan taman bertema budaya oriental di Istana Panda Indonesia, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017). Sepasang panda, Cai Tao (jantan) dan Hu Chun (betina) yang berasal dari pengembangbiakan di China Wildlife Conservation Association (CWCA) diperkenalkan ke publik pada November 2017.

JAKARTA,KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berencana meniru China untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Direktur Penilaian DJKN Kurniawan Nizar mengambil contoh soal panda di China yang disewakan ke negara lain dan bisa mengantongi 1 juta dollar AS. Kemudian China akan mendenda bila hewan tersebut mati.

"Nah hal ini yang kita coba, kita akomodir, kita dorong, kita kan punya komodo dan satwa-satwa yang langka," ucapnya saat berada di gedung DJKN, Jakarta, Jumat (08/11/2019).

Menurutnya, penyewaan hewan khas Indonesia ke negara-negara lain memiliki potensi untuk mendatangkan PNPB.

Baca juga : Lebihi Target, PNBP Sektor Minerba 2018 Tembus Rp 50 Triliun

DJKA melakukan ini untuk mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Indonesia yang merupakan tindaklanjut dari PP nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Mengenai satwa yang akan disewakan, DJKA memiliki beberapa usulan, diataranya Komodo, Badak bercula Satu dan Cenderawasih karena dinilai, satwa-satwa tersebut merupakan satwa khas Indonesia.

Pihak DJKA nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik untuk bisa menentukan besaran biaya yang akan dikenakan kepada negara yang akan menyewa.

"Nanti kita lihat juga, satwa itu jumlahnya di alam tinggal berapa, kalau tinggal sedikit ya kita tidak akan kirim untuk disewakan," ucap Kurniawan

Selain untuk optimalisasi PNPB nantinya diharapkan warga di negara lain bisa melihat satwa khas Indonesia tanpa harus mengunjungi Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.