[POPULER MONEY] Gerbang Keluar Tol Layang Japek | Awak Garuda Adukan "Dosa" Ari Askhara

Jika digabung, jumlah kekayaan mereka menembus 134,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.884 triliun. Kenaikan kekayaan bersih orang terkaya Indonesia didorong kenaikan saham perusahaan yang dimilikinya.

Forbes seperti dikutip Kompas.com pada Senin (9/12/2019), pemilik perusahaan rokok Djarum, Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, kembali menduduki posisi orang paling tajir di Indonesia.

Dari mana saja asal pundi-pundi Keluarga Hartono? Baca di sini

4. "Ini Kakek Terkaya Se-Indonesia, Dulunya Jualan Sabun Keliling

Forbes baru-baru ini telah merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2019. Budi Hartono dan Michael Hartono masih jadi langganan di posisi paling atas orang terkaya di Indonesia.

Kekayaan dua bersaudara ini mencapai 37 miliar dollar AS atau sekitar Rp 522,2 triliun (kurs Rp 14.000).

Sementara itu, jika digabung keseluruhan kekayaan dari 50 orang terkaya di Indonesia, total hartanya mencapai 134,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.884 triliun.

Menurut Forbes seperti dikutip Kompas.com pada Senin (9/12/2019), dari daftar 50 konglomerat tersebut, Harjo Sutanto jadi orang terkaya paling senior di Indonesia.

Usianya saat ini yakni 93 tahun. Harjo Sutanto berada di urutan ke-39 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaannya tercatat sebesar 810 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,3 triliun.

Bagaimana pejuangan Harjo menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia ini? Simak di sini

5. KPK Usul Sistem Gaji Tunggal untuk PNS, Ini Kata Sri Mulyani

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo memaparkan usulannya mengenai sistem penggajian tunggal atau single salary system untuk pegawai negeri sipil (PNS) di depan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Agus, pemerintah harus bisa menetapkan besaran wajar untuk gaji PNS, salah satunya dengan menerapkan sistem penggajian tunggal.

"Dengan menerapkan sistem penggajian tunggal, honor-honor mulai dihilangkan, pejabat membuat komitmen enggak ada honor," ujar dia di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dengan demikian, harapannya sistem penganggaran belanja pegawai Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah jadi lebih efisien dan meminimalisir terjadinya korupsi.

Bagaimana tanggapan Sri Mulyani? Simak selengkapnya di sini