Pemerintah Batal Kejar Pajak Penghasilan Netflix dkk?

Kompas.com - 12/12/2019, 18:29 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak memasukkan perubahan rezim perpajakan di mana penarikan pajak penghasilan (PPh) didasarkan pada kehadiran ekonomi (economic presence), namun tetap pada kehadiran fisik (significant presence/kepemilikan Badan Usaha Tetap). Hal tersebut ada di dalam poin-poin omnibus law perpajakan yang akan diajukan pemerintah ke Badan Legisltaif (Baleg) DPR RI.

Padahal, dengan perubahan rezim perpajakan menjadi significant economic presence, pemerintah bisa menarik pajak kepada perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Lantas apakah pemerintah batal menarik PPh perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia seperti Netflix dkk?

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah hanya akan mengatur soal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia di dalam omnibus law yang akan jadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2020 mendatang,

Baca juga: Ada Potential Loss Penerimaan Pajak karena Omnibus Law, Ini Strategi DJP

"Kemudian menciptakan keadilan iklim usaha dalam negeri terutama transaksi elektronik adalah untuk melakukan penunjukan platform luar negeri untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Meski begitu bukan berarti pemerintah batal menarik PPh perusahaan digital asing yang tak punya kantor di Indonesia. Saat ini pemerintah masih menunggu kesepakatan internasional terlebih dahulu.

Suahasil pun menjelaskan, saat ini di kancah internasional berbagai negara di dunia juga tengah membahas mengenai pembayaran PPh atas transaksi elektronik antar negara. Hal yang kerap menjadi pembahasan adalah bagaimana cara menarik pajak secara adil antar negara, baik negara asal perusahaan, maupun negara di mana perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan ekonomi.

"Jadi sedang ada pembicaraan mengenai bagaimana cara paling fair antar negara-negara melakukan pembagian atas hak pemajakan pajak penghasilan dan terus akan dilakukan pembicaraan intensif. Karena itu dalam RUU omnibus law perpajakan yang pertama dilakukan adalah PPN," jelas Suahasil.

Baca juga: Ari Askhara Dicopot, Karyawan Garuda yang Dimutasi Akan Dikembalikan

Sebagai informasi, beberapa negara di dunia telah memberlakukan pajak penghasilan terhadap transaksi-transaksi elektronik lintas negara. Misalnya saja Australia yang di awal tahun sempat heboh lantaran Netflix hanya membayar 341.793 dollar AS pajak untuk tahun kalender 2018.

Padahal, pemerintah Australia memperkirakan perusahaan asal AS itu memiliki penghasilan sekitar 600 juta dollar AS hingga 1 miliar dollar AS dari pelanggan lokal. Itu artinya, pajak yang dibayarkan Netflix hanya 0,06 persen dari pendapatan terendah dan 0,04 persen jika diukur dari penghasilan tertinggi.

Selain itu, ada pula Prancis yang menerapkan pajak sebesar 3 persen untuk perusahaan seperti Facebook, Amazon, Google hingga Netflix. Namun, Perancis justru mendapatkan ancaman tarif impor oleh Amerika Serikat sebesar 100 persen untuk produk keju hingga sampanye.

Baca juga: Garuda Dirundung Masalah, Ini Komitmen Para Karyawan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Whats New
Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

Rilis
Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Whats New
Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Rilis
Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Work Smart
Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

BrandzView
Tantangan Keamanan Siber yang Dihadapi Perusahaan di Indonesia

Tantangan Keamanan Siber yang Dihadapi Perusahaan di Indonesia

Whats New
Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

Whats New
Kemenaker Ingatkan Pengambilan BSU di Kantor Pos Berakhir 20 Desember 2022

Kemenaker Ingatkan Pengambilan BSU di Kantor Pos Berakhir 20 Desember 2022

Whats New
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelita Air Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pelita Air Tingkatkan Frekuensi Penerbangan

Whats New
Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Whats New
Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Whats New
Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.