JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Uni Eropa (UE) menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) terhadap pembatasan ekspor bijih nikel mendapat dukungan Asosiasi Produsen Baja Eropa atau Eurofer.
Dikutip Kompas.com dari laman resmi Eurofer, Rabu (18/12/2019), Eurofer menuding metode pemurnian smelter di Indonesia tujuh kali lebih banyak menghasilkan karbon dioksida dibandingkan dengan standar yang diterapkan industri peleburan Eropa.
"Risikonya adalah bahwa baja (produksi Indonesia) yang sangat murah dan berpolusi tinggi akan menggantikan baja yang lebih bersih dari produsen Uni Eropa," tulis Eurofer dalam pernyataannya.
Menurut Eurofer, pembatasan ekspor bijih nikel dinilai tidak adil karena membatasi akses produsen baja Uni Eropa atas bahan baku.
Keberatan dengan kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan bea masuk impor untuk pembangunan smelter sepanjang memenuhi konten lokal sebesar 30 persen, dan menganggap kebijakan itu sebagai subsidi ilegal.
"Indonesia telah melakukan ekspansi yang agresif di sektor pengolahan nikel dan stanless steel," ujar Sekretaris Jenderal Eurofer Axel Eggert.
Baca juga: Perang Dagang Indonesia-Uni Eropa: Sawit Ditolak, Nikel Bertindak
Keberatan Eurofer sebenarnya sudah dikemukakan sejak lama. Indoenesia sendiri sempat melarang ekspor bijih nikel tahun 2014, sebelum kemudian dilonggarkan pada tahun 2017.
"Ini dimulai Indonesia pada tahun 2014 yang melarang ekspor bahan baku yang mengandung nikel, guna memastikan industri domestik bisa mendapatkan akses harga di bawah pasar," ungkap Eggert.
Bagi industri baja Uni Eropa, nikel punya nilai sangat penting. Nikel adalah salah satu komponen utama penyusun baja yang tahan karat.
"Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar dunia. Indonesia juga membangun industri stainless steel dengan bermaksud masuk ke pasar lain menggunakan sarana penghalang yang ada di WTO," tegasnya.
