Nelayan Lokal Tolak Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna

Kompas.com - 14/01/2020, 11:46 WIB
Foto aerial kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2020). Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara, termasuk perizinan dan kapal. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj. ANTARA FOTO/Oky LukmansyahFoto aerial kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2020). Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara, termasuk perizinan dan kapal. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Intensitas ketegangan di Natuna masih pasang surut pasca masuknya kapal patroli dan kapal ikan asal China. Sebagai langkah pengamanan kedaulatan, pemerintah berencana mengirimkan nelayan-nelayan di Pantura Jawa agar berlayar ke perairan Natuna.

Kendati begitu, nelayan di Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan ratusan kapal nelayan dari Pantura. Pemerintah diminta fokus memberdayakan nelayan lokal dan menyatukan kewenangan pengamanan di laut kepada satu institusi penjaga pantai.

Diberitakan Harian Kompas, 13 Januari 2020, Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari tujuh kecamatan di Natuna, Minggu (12/1/2020), berkumpul di Ranai.

Mereka sepakat meminta pemerintah mengkaji kembali rencana mobilisasi ratusan kapal nelayan dari pantura Jawa karena dinilai bisa memicu konflik baru.

Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Sepempang di Kecamatan Bunguran Timur Hendri mengatakan, cantrang yang lazim digunakan nelayan pantura Jawa efektif di kedalaman 20-50 meter.

Padahal, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara berkedalaman 100 meter lebih.

Baca juga: Jepang Mau Hibahkan Kapal Patroli di Natuna

”Kalau situasinya begitu, pasti mereka lebih banyak menangkap ikan di zona 30 mil ke bawah. Itu memicu konflik daerah tangkapan dengan nelayan tradisional sini,” ujarnya.

Di Natuna, mayoritas nelayan mengandalkan alat tangkap tradisional berupa pancing untuk menangkap ikan karang dan tongkol. Warga Natuna mempertahankan cara tangkap tradisional demi menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Daripada mendatangkan nelayan dari pantura, kata Hendri, pemerintah bisa memberdayakan nelayan Natuna. Bantuan yang diharapkan berupa kapal berukuran 8-10 gros ton (GT). Kapal itu sesuai kebutuhan dan cara tangkap selama ini.

”Sarana pendukung kios bahan bakar dan pabrik es juga masih langka. Setiap akan melaut, nelayan di Natuna biasanya harus mengantre isi bahan bakar 2-3 hari,” ujar Hendri.

Aspirasi nelayan Natuna itu direspons positif kolega mereka di pantura Jawa.

Tokoh nelayan di Natuna, Rodhial Huda, menegaskan, Natuna tak kekurangan jumlah nelayan. Pemerintah tak perlu mendatangkan dari daerah lain. Yang lebih dibutuhkan penambahan armada penjaga pantai agar keamanan dan keselamatan nelayan lokal bisa terjamin ketika melaut hingga ZEE.

Kini, saatnya pemerintah membentuk institusi penjaga pantai dengan kewenangan penuh dalam pengamanan di laut. Itu dinilai memudahkan penindakan terhadap penangkapan ikan ilegal di perairan ZEE.

Arahan Moeldoko

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan pemerintah bakal mendatangkan nelayan dari pantai utara Jawa atau Pantura untuk mengisi laut Natuna Utara, setelah kapal-kapal China hengkang dari perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Seperti diketahui kedatangan Presiden Joko Widodo, ke perairan Natuna dikabarkan telah berhasil mengusir kapal nelayan serta coast guard China keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Dengan kehadiran ke lapangan, Presiden kemarin, telah ada pergerakan kapal China ke utara atau menuju keluar ZEE," ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Untuk itu, Moeldoko mengatakan, perairan Natuna nantinya akan diisi oleh nelayan Pantura agar tak terbiarkan kosong.

"Wilayah itu tak boleh kosong makanya kita nanti akan datangkan nelayan dari pantura," terang mantan Panglima TNI tersebut.

Baca juga: Pengamat: Berdayakan Nelayan Natuna, Jangan Nelayan Jawa Dulu

Seperti diketahui Presiden Jokowi meninjau kapal perang KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," kata Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan.

Sumber: KOMPAS.com/Wayan A. Mahardhika | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X