Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Mengklarifikasi soal Dugaan Korupsi di Asabri

Kompas.com - 18/01/2020, 06:40 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah telah mengecap PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero terindikasi adanya dugaan korupsi.

Pernyataan ini merujuk atas ancaman Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja yang akan menempuh jalur hukum bila ada oknum yang dengan sengaja menuding dugaan korupsi di perusahaannya itu.

"Saya nggak ada bilang korupsi, itu sudah bukan urusan Menko Polhukam. Karena Menko Polhukam bukan penegak hukum. Tetapi, percayalah itu sedang didalami kemungkinan (adanya korupsi) itu," ujarnya ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Mahfud MD Soal Dugaan Korupsi Asabri: Biarkan Hukum Berjalan

Dia menjelaskan bahwa total dana yang bersumber dari peserta TNI Polri tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 17,6 triliun selama setahun.

Kendati ada penurunan, Mahfud memastikan dana jaminan hari tua (JHT), jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun, tetap stabil.

"Saya bilang modalnya Asabri dalam satu tahun turun Rp 17,6 triliun. Prajurit, tentara, TNI, dan Polisi jangan khawatir karena uangnya nggak habis. Likuiditasnya terjamin, mereka dibayar sesuai tepat waktu. Tapi, yang turun ini sekarang sedang diselidiki oleh Polisi," katanya.

Mengenai bantahan Dirut Asabri, Mahfud tak mempersoalkan. Dia menantikan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

"Itu urusan Asabri kalau nggak ngaku. Ya samalah seperti kamu mencuri, pasti bilang tidak kan. Biarlah diproses hukum," katanya.

Mengenai adanya penyelewengan dana di Asabri, Mahfud mengatakan, mendapatkan informasi dari sumber yang tak disebutkan. Lantas dia pun tak secara lugas menyebut jika ada korupsi di salah satu perusahaan milik BUMN.

"Polhukam tidak berusaha mencari (indikasi) dugaan korupsi, tetapi mendapat laporan dan informasi dari sumber-sumber kompeten," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, saat ini pihaknya terus memperkuat sistem pengawasan. Ini sebagai langkah awal mereka untuk meminimalisasi penyelewengan keuangan masyarakat yang ada di perusahaan milik negara.

"Pengawasan sektor keuangan diperkuat lagi sehingga mengurangi yang coba main-main. Tata kelola ada tapi kita lihat pastikan nggak ada lubang," ucapnya.

Soal nilai kerugian Asabri yang ditaksir lebih besar dari kasus Jiwasraya, dirinya belum mau berkomentar banyak. Pihaknya sedang mengevaluasi laporan keuangan Asabri. "Kan lagi diteliti," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan 'Malaysia First'

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan "Malaysia First"

Whats New
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Whats New
Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Whats New
'Food Estate' dan 'Contract Farming' Jauh dari Kedaulatan Pangan

"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan

Whats New
Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Whats New
BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

Whats New
China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

Whats New
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Whats New
3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

Whats New
Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Whats New
Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Whats New
Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Whats New
16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Whats New
Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com