Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Iuran, Dirut BPJS Kesehatan Bilang Selalu Koordinasi dengan Menkes

Kompas.com - 20/01/2020, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dicecar pertanyaan dan pendapat emosional dari jajaran Komisi IX DPR, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menyampaikan permohonan maafnya kepada badan legislatif atas tindakan ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Dia memastikan, telah berkoordinasi dengan pemerintah mengenai iuran tersebut.

"Hal-hal teknis kami mohon maaf. Rapat ini tidak ingin masuk ke teknis. Tapi soal kebijakan yang bisa diambil adalah kami dengan Kementerian Kesehatan selalu berkoordinasi. Tidak ada yang posisi memutuskan sendiri-sendiri," ujar Fahmi ditemui di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Komisi IX DPR Geram, Serukan Tak Lanjutkan Rapat dengan BPJS Kesehatan

Dalam RDP yang pernah berlangsung pada 12 Desember 2019 lalu, Fahmi Idris, memberikan tiga skema alternatif untuk masalah iuran BPJS Kesehatan.

Salah satunya, pemerintah akan tetap memberikan subsidi kepada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

"Dalam konteks ini apa yang menjadi langkah-langkah yang dikatakan mengkhianati atau menginjak-injak marwah (harga diri) DPR, tidak ada niat kami melakukan hal itu," katanya.

Belum tuntas menyelesaikan penjelasannya, Dirut BPJS Kesehatan pun mulai diinterupsi oleh DPR. Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah dan lembaga BPJS Kesehatan tampak ingin menyudutkan jajaran badan legislatif.

"Apa-apaan ini? Kenapa pihak BPJS tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Lalu apa hubungan kita? Anggaran BPJS kan juga dari sini," ucapnya lantang.

"Menurut saya rapatnya ini mencari solusi atas janji-janji untuk dapat terealisasi. Kelihatannya bapak-bapak kepada kita mudah, tetapi nyatanya naik. Wibawa kita kelembagaan sudah runtuh karena pemerintah tetap menaikkan," lanjut Saleh.

Bahkan, Saleh pun merasa heran dengan sikap Menteri Kesehatan yang tak mampu memberikan solusi atas permasalahan BPJS.

"Baru kali ini saya mengikuti rapat dengan kementerian tapi menterinya sebagai pelayanan masyarakat tidak sanggup menyelesaikan masalah yang menimpa rakyat saat ini," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+