[POPULER MONEY] Erick Thohir Tak Gentar dengan Asing | Harga Emas Antam Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita mengenai sepak terjang Menteri BUMN Erick Thohir masih menyita perhatian pembaca Money Kompas.com. Erick menyatakan pelaku pasar dalam negeri tak perlu cemas dengan perekonomian nasional.

Selain itu, berita mengenai harga emas Antam yang turun Rp 8.000 juga menjadi berita populer sehari kemarin.

1. Erick Thohir: Jika Pihak Asing Tak Percaya, Kita Jalan Sendiri

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta pelaku pasar dalam negeri tak perlu khawatir dengan kondisi perekonomian saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Erick untuk menanggapi langkah 12 perusahaan BUMN yang akan melakukan buyback sahamnya.

Aksi korporasi itu dilakukan untuk mengembalikan harga saham yang jatuh akibat aksi jual investor, utamanya investor asing yang khawatir terhadap kondisi perekonomian.

Selengkapnya, baca di sini.

2. Agar Pensiun Dini Bisa Kaya, Hindari Pengeluaran untuk 7 Sektor Ini

Pakar Keuangan Steve Adcock mengerti betul apa arti dari pensiun dini.

Pasalnya dia memilih pensiun pada usia 35 tahun dan setahun kemudian istrinya ikut pensiun dini pada usia 31 tahun.

Namun dia mengaku tak mudah menjadi mapan saat memutuskan pensiun dini. Semasa kerja, dia kerap kali memberikan kontribusi tahunan untuk rencana tabungan pensiun dan menginvestasikan uang di pasar saham.

Bahkan seluruh gaji istrinya langsung masuk ke portofolio investasi.

Tapi dia mengaku, kesuksesannya bisa pensiun dini dengan mapan ada hubungannya dengan mengurangi pengeluaran.

Selengkapnya, silakan klik tautan ini.

3. Redam Corona, Trump hingga Sri Mulyani Bakal Gratiskan Pajak Gaji Karyawan

Penularan wabah virus corona (covid-19) yang kian menyebar hingga skala global mendorong berbagai negara menggelontorkan stimulus guna menggerakkan ekonominya.

Wabah Corona menyebabkan banyak perusahaan di dunia kesulitan dalam menjalankan kegiatan produksinya.

Hal itu disebabkan karena rantai pasokan global yang mandeg akibat banyaknya negara yang menghentikan akses pergerakan manusia di negaranya.