BI dan Pemerintah Siapkan Stimulus Lebih Besar Hadapi Resesi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya dan pemerintah telah menyiapkan skema kebijakan stimulus yang lebih besar andai dunia mengalami resesi ekonomi akibat wabah virus corona.

Perry menjelaskan, pemerintah dan BI terus berkoordinasi melihat dampak dari pandemi virus corona ini. Mulai dari aktivitas perdagangan, mobilitas orang, hingga aktivitas perekonomian yang kian lesu.

"Itu sudah kami lakukan dan sekarang pemerintah dalam tahap finalisasi, bagaimana perkiraan-perkiraan yang baru dan apakah stimulus fiskal yang lebih besar diperlukan," ujar Perry dalam konferensi video, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Daftar Lengkap Bank dan Perusahaan Leasing yang Beri Kelonggaran Kredit

Kendati skema kebijakan telah tahap finalisasi, namun Perry masih enggan membeberkannya. Sebab keputusan itu akan disampaikan langsung oleh pemerintah.

"Lebih baik kita tunggu pengumuman resmi dari pemerintah mengenai perkiraan-perkiraan ini. Sabar ya, sabar, sabar sitik. Tidak waktu lama, sebentar lagi akan disampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan, banyak negara yang menghentikan kegiatan ekonomi secara mendadak sehingga perekonomian dunia pun akan terkontraksi di 2020.

“Kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan," kata Georgieva dalam keterangan resmi, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Masa Pengisian Sensus Penduduk Online Diperpanjang hingga 29 Mei 2020

Georgieva menuturkan, adanya krisis ekonomi membuat negara-negara anggota IMF mengambil beragam tindakan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa penduduknya sekaligus melindungi kegiatan ekonomi.

IMF mengatakan bakal meningkatkan alokasi anggaran keuangan darurat. Lebih dari 80 negara di dunia pun telah meminta bantuan keuangan dari IMF.

Adapun untuk membantu negara-negara tersebut, IMF bakal memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah dengan total alokasi mencapai 1 triliun dollar AS.

Baca juga: Luhut Soal BLT: Presiden Selalu Berpikiran, Orang Susah Jangan Ditambah Susah