Luhut Soal BLT: Presiden Selalu Berpikiran, Orang Susah Jangan Ditambah Susah

Kompas.com - 31/03/2020, 16:19 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Humas Kemenko Maritim dan InvestasiMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih mengkaji skema dan besaran pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, rencana pemberian BLT tersebut didasari pemikiran Presiden Joko Widodo.

"Intinya itu begini, Presiden itu selalu berpikiran begini, orang susah jangan ditambahin susah lagi gitu loh. Karena mungkin beliau pernah mengalami keadaan susah waktu masa kecil," tuturnya dalam unggahan video resmi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Fakta-fakta Kesibukan PNS Selama Diizinkan Kerja dari Rumah

Oleh karenanya, pemerintah tengah memfinalisasi skema pemberian BLT sebagai salah satu bentuk stimulus terhadap masyarakat yang merugi akibat virus corona.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan itu menambahkan, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani masih menggodok kebijakan pemberian BLT, apakah akan diberikan kepada 20 atau 40 persen masyarakat menengah ke bawah.

"Jadi sekarang begini sekarang Bu Ani (Sri Mulyani) lagi ngitung gimana 40 persen (warga) ke bawah ada BLT, apakah 40 atau 20 persen lagi dihitung dengan cermat," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemerintah Susun Skema untuk Pemberian BLT bagi Pekerja Harian dan UKM

Dengan diberikannya BLT, Luhut berharap permasalahan yang menyangkut perekonomian akibat virus corona dapat diminimalisir.

Sehingga, nantinya pemerintah dapat fokus menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemutusan rantai penyebaran virus corona, yakni social dan physical distancing.

"Penularan ini, itu sangat kental dengan kalau kita tidak melaksanakan social distancing atau jaga jarak itu dengan baik," ucapnya.

Baca juga: Jiwasraya Bayar Klaim Rp 470 Miliar ke 1.500 Nasabah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.