Kompas.com - 08/04/2020, 06:09 WIB
Ilustrasi. Karyawan PT Toba Surimi di Kawasan Industri Medan, Sumatera Utara menyortir daging rajungan untuk dikemas dan diekspor, Minggu (13/1/2013). Tiap bulan perusahaan mampu mengekspor hasil perikanan kemasan siap santap sebanyak 260 ton ke AS, Kanada, Jepang, dan Eropa Barat. Tahun ini perusahaan meluaskan perdagangan ke Timur Tengah, Eropa Timur, dan China.  

KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRIIlustrasi. Karyawan PT Toba Surimi di Kawasan Industri Medan, Sumatera Utara menyortir daging rajungan untuk dikemas dan diekspor, Minggu (13/1/2013). Tiap bulan perusahaan mampu mengekspor hasil perikanan kemasan siap santap sebanyak 260 ton ke AS, Kanada, Jepang, dan Eropa Barat. Tahun ini perusahaan meluaskan perdagangan ke Timur Tengah, Eropa Timur, dan China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wabah virus corona (Covid-19) membuat perekonomian global, termasuk Indonesia menjadi lesu. Kondisi ini juga memengaruhi arus kas perusahaan atau pengusaha yang akhirnya kesulitan membayarkan hak-hak karyawan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR).

Kendati demikian, THR sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pada Pasal 8 tersebut juga tertulis, pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Baca juga: Pengusaha Tak Jamin Bayar Penuh Gaji dan THR Para Pekerja

Bila THR tidak dibayarkan, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada para pengusaha atau perusahaan. Sanksi diatur dalam Pasal 9 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.

"Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis b. pembatasan kegiatan usaha," seperti dikutip dari Pasal 9 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Pada Pasal 10, teguran tertulis yang diatur dalam Pasal 9 dikenakan kepada pengusaha untuk satu kali dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dalam Pasal 10, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Baca juga: THR Terancam Dipangkas Pengusaha, Serikat Pekerja: Jangan Seenaknya

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.